Awal Juli Salurkan BLT Tahap III

TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara akan melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Senin (22/6), Gubernur Dr H Irianto Lambrie memerintahkan Sekprov H Suriansyah dan Asisten I Setprov Datu Iqro Ramadhan untuk segera membentuk tim evaluasi.

Selain penanganan dampak kesehatan, dampak sosial, serta dampak ekonomi, poin evaluasi juga bakal mencakup kesiapan penerapan new normal secara menyeluruh di wilayah Kaltara. Gubernur menegaskan, penerapan new normal atau masyarakat produktif dan aman Covid-19 akan sepenuhnya berhasil jika ada kerja sama seluruh elemen.

“Apakah sudah layak diterapkan new normal secara menyeluruh, itu akan dikaji dan dievaluasi oleh tim yang dikoordinir langsung oleh Sekprov,” kata Gubernur dalam rapat staf bersama kepala OPD Pemprov di ruang pertemuan Kantor Gubernur Kaltara, Senin (22/6).

Gubernur memberi waktu paling cepat 3 hari kepada tim tersebut untuk menyampaikan laporan hasil evaluasinya. Catatan-catatan evaluasi juga menjadi dasar Pemprov menerbitkan berbagai regulasi yang akan mendukung penerapan new normal di berbagai bidang/sektor di daerah ini.

Selain itu, Pemprov Kaltara juga akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap III kepada masyarakat terdampak ekonomi. BLT tahap I dan II sebelumnyasudah disalurkan pada bulan Ramadan kemarin dengan besaran Rp 200 ribu per kepala keluarga.

“Dan tahap III akan kita salurkan di awal Juli. Tim kemarin akan turun lagi membagikan bantuan ke 5.000 KK di daerah. Saya minta agar betul-betul tepat sasaran,” ujarnya.

Dan sejalan dengan kurva Covid-19 Kaltara yang terus melandai, Pemprov Kaltara juga tengah berfokus pada upaya pemulihan dampak ekonomi akibat Covid-19.

Untuk pemulihan dampak ekonomi, Pemprov menetapkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi pada sektor UMKM, meneruskan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang dan Penumpang dengan anggaran Rp 23,1 miliar, mengembangkan kelembagaan, produktivitas, dan pelatihan kewirausahaan, menanggulangi kemiskinan di sektor perikanan tangkap, menyediakan rarana dan prasarana Pemberdayaan Ekonomi Pesisir dan Pulau Kecil.

Selain itu, Pemprov juga melakukan model distribusi pangan yang efisien, melakukan peningkatan kemampuan lembaga petani, dan merencanakan, mengejar, dan menerapkan aspek pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.(humas)