Gubernur Minta Data Penduduk Disajikan Akurat dan Terperinci

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie meminta seluruh kepala biro dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk menyerahkan sesegera mungkin laporan progres berbagai kegiatan yang telah dilakukan selama ini.

Laporan ini, ditujukan kepada Gubernur juga lembaga terkait yang membutuhkan. Ini disampaikan Irianto saat memimpin rapat staf dengan sejumlah kepala biro dan OPD di lingkup Pemprov Kaltara, Kamis (13/8).

“Laporan progres kegiatan biro maupun OPD ini penting disampaikan. Karena, dari situ dapat diketahui sejauhmana realisasi kegiatan di tiap biro maupun OPD. Juga sebagai bentuk pertanggungjawaban sementara waktu atas pemanfaatan anggaran daerah terhadap lembaga terkait. Jadi, jangan lalai,” kata Gubernur.

Arahan lain yang disampaikan Irianto, adalah terkait perkembangan jumlah penduduk. Pada perihal ini, Gubernur meminta agar datanya harus selalu di-update oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kaltara.

“Diupayakan penyajian jumlah penduduknya lebih akurat dan sebisa mungkin lebih terperinci daripada data penduduk yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, cara penyajian dan kecepatan updating data penduduk, harus diperhatikan sebaik mungkin. Dengan begitu, maka akan memperoleh apresiasi dari kementerian terkait. Bahkan, memungkinkan diperolehnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian terkait,” tutur Irianto.

Gubernur juga memerintahkan percepatan pembahasan Nota Pengantar dan KUA-PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2020.

“Soal APBD Perubahan agar dilakukan pembahasan KUA-PPAS secepatnya sesuai jadwal yang ada. Juga sudah ada penyampaian dari DPRD Provinsi Kaltara agar pembahasan Nota Pengantar dan KUA-PPAS RAPBD Perubahan 2020 dapat segera dilakukan,” urai Gubernur.

Selanjutnya, Irianto juga membahas rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam sisa bulan ini. Pertama, soal penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Pemprov Kaltara tahap IV. Perdananya akan dilakukan di Kota Tarakan.

“Insya Allah, pada Sabtu (15/8) akan dilakukan penyerahan BST Pemprov Kaltara bersamaan dengan peresmian Pelabuhan Tengkayu I Kota Tarakan. Dilanjutkan pada hari yang sama, peresmian SMK Negeri 1 Bunyu di Pulau Bunyu, Bulungan,” beber Irianto.

Irianto juga mengagendakan dilakukan penyerahan bantuan partai politik (Parpol) yang akan dilakukan pada bulan ini. “Direncanakan akan diserahkan secara simbolis pada pekan terakhir Agustus. Dalam penyerahannya nanti, sangat ditegaskan agar pimpinan parpol penerima bantuan menerimanya langsung. Apabila tidak hadir, maka penyerahannya akan ditunda,” ulas Gubernur. Irianto juga bakal meresmikan Kantor Badan Penghubung Perwakilan Kota Tarakan dan Toko Indonesia di Krayan, dalam waktu dekat.

Sebelum menggelar rapat staf, Gubernur bersama sejumlah kepala biro dan OPD melayat ke rumah duka Alm. H Aseng Gusti Nuh. Tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Almarhum adalah ayahanda dari Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Umum Provinsi Kaltara, Taufik Hidayat.

“Mari kita doakan agar almarhum khusnul khotimah, dan mendapatkan tempat yang layak di sisi-Nya. Sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran,” ungkap Gubernur kala itu.

BANTUAN SOSIAL

Pemprov Kaltara akan segera merilis BST Pemprov Kaltara tahap IV pada bulan ini. Penyalurannya akan dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan lainnya di 3 kabupaten dan 1 kota. Yakni, Kabupaten Bulungan, Nunukan dan Tana Tidung, serta Kota Tarakan. Untuk Malinau, sejumlah kegiatan yang dihadiri Gubernur akan ditunda sementara waktu lantaran masih tingginya penyebaran Covid-19 di wilayah tersebut.

“Terkait penyaluran BST Pemprov Kaltara, direncanakan akan dilakukan pada Agustus ini, sebelum waktu pendaftaran Pilgub Kaltara. Penyalurannya akan dilakukan serangkaian dengan kegiatan Pemprov Kaltara lainnya. Secara teknis, akan dilakukan roadshow dengan rute melalui jalur darat dari Tanjung Selor (Bulungan), Tana Tidung, lalu kembali ke Bulungan. Kunjungan kerja ke Malinau ditunda, karena masih tingginya penyebaran Covid-19 di Malinau. Kunjungan kerja dilanjutkan melalui jalur laut dari Bulungan menuju Nunukan (Seimenggaris dan Sebatik), lalu berakhir di Kota Tarakan,” urai Irianto.

Sebelum melakukan kunjungan kerja, Irianto juga memerintahkan digelarnya pertemuan dengan seluruh satuan kerja (Satker) Kementerian PUPR yang ada di Kaltara guna sinkronisasi berbagai kegiatan atau proyek yang sudah dikerjakan selama ini. Seperti pembangunan atau pengembangan jalan, dan lainnya.

Gubernur juga meminta jajarannya untuk menanggapi permohonan klarifikasi pertanggungjawaban penyaluran BST Pemprov Kaltara oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Kaltara.

“Untuk membahas masalah ini, perlu pertemuan dan konfirmasi langsung dengan ORI dalam memberikan pertimbangan dan rekomendasi perbaikan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Saya memerintahkan Asisten I untuk menelaah permohonan ini, dan mengatur pertemuan sekaligus berkoordinasi dengan ORI Perwakilan Kaltara,” tutur Gubernur.

Irianto juga merespons permohonan pemberian bantuan sembako bagi karyawan salah satu perusahaan kayu lapis di Kaltara. “Hal ini agar disiapkan oleh BPBD Kaltara secepatnya, dan diserahkan langsung,” tutup Irianto.(humas)