Pjs Soroti Pendanaan dan Protokol Kesehatan di Pilkada

TARAKAN – Pendanaan dan kesuksesan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, khususnya pada pemerintah kabupaten yang menggelarnya serta penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada tersebut menjadi sorotan Pejabat Sementara (Pjs)Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Teguh Setyabudi saat memimpin rapat koordinasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dengan seluruh pemerintah daerah di Kaltara secara virtual, Kamis (1/10) siang.
Dikatakannya, persoalan pendanaan pilkada juga menjadi atensi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Dari Rakor Pilkada Serentak 2020 dengan Mendagri baru-baru ini, salah satu hal yang ditekankan Mendagri adalah pendanaan. Bahkan Itjen (Inspektorat Jenderal) juga sudah diturunkan untuk percepatan penyaluran pendanaan pilkada. Dalam hal ini, pendanaan untuk KPU, Bawaslu dan pengamanan,” ujarnya.

Untuk kewajiban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terkait dukungan pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltara 2020, Teguh mengakui bahwa untuk KPU sudah 100 persen dengan nilai NPHD Rp 103,02 miliar. Begitupula untuk Bawaslu sudah 100 persen dengan nilai NPHD Rp 20,03 miliar. “Untuk pengamanan, memang masih 40 persen. Baik untuk Polri maupun TNI,” urainya. Untuk Polri, nilai NPHD-nya Rp 14 miliar, dan TNI Rp 2 miliar.

Yang menjadi persoalan, adalah dukungan pendanaan pilkada dari pemerintah kabupaten yang menggelarnya. “Saya sangat berharap pendanaan untuk Pilbup di 4 kabupaten dapat segera dituntaskan. Jangan sampai, persoalan pendanaan menjadi kendala nantinya,” tuturnya.

Teguh juga menekankan agar ketertiban dan ketentraman wilayah selama pilkada berlangsung tetap terjaga. “Suasana pilkada harus kondusif. Dalam hal ini, saya berharap dukungan penuh dari Polri dan TNI, juga Forkopimda provinsi dan kabupaten/kota,” ungkapnya.

Tak itu saja, penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan pilkada juga menjadi perhatian Teguh. “Mari kita semua untuk betul-betul menjaga protokol kesehatan. Dan, saya menerima informasi dari Mendagri bahwa masih banyak hajatan yang digelar di daerah serta tidak sesuai protokol kesehatan. Mengundang orang banyak, artis dan lainnya. Ini harus diperhatikan agar pilkada tidak menimbulkan klaster baru,” ucapnya.

“Ayo laksanakan dan kampanyekan 3 M, dan jangan berhenti. Saya juga berharap untuk dilaksanakan lagi gerakan sejuta masker. saya tahu anggaran pemerintah daerah terbatas, tapi coba dekati perusahaan untuk melaksanakan CSR-nya. Intinya, pilkada harus damai, sukses, berkualitas dan aman dari pandemi,” tutupnya.(humas)