TANJUNG SELOR – Sejak 2016 hingga 2020, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) telah mengelontorkan dana Rp 51 miliar untuk membiayai program Anak Perusahaan Ongkos Angkut (SOA) Penumpang ke wilayah perbatasan Kaltara. Tercatat, sebanyak 15.208 orang sudah terlayani. Dengan jumlah penerbangan sebanyak 2.192 penerbangan. Disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, Taupan Madjid saat menjadi narasumber pada acara Respon Kaltara, Rabu (14/10).
Taupan merincikan, pada 2016 anggaran dialokasikan sebesar Rp 2,34 miliar, 2017 Rp 11 miliar, 2018 Rp 12 miliar, 2019 Rp 12 miliar, dan tahun ini Rp 13,66 miliar.
Selain dari APBD Provinsi, SOA Penumpang juga ada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak 2015 hingga 2020, pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp 166 miliar lebih untuk program SOA APBN.
“Kalau dana yang bersumber dari APBN, sejak 2015 hingga Agustus 2020 tercatat 104.550 warga yang terlayani. Dengan jumlah frekuensi sebanyak 12.100 penerbangan, â€urainya.
Program Lewat ini, kata Taupan, penumpang mendapatkan subsidi sekitar Rp 700 hingga 800 ribu per orang. “Dengan adanya SOA Penumpang, kini arus transportasi masyarakat di daerah perbatasan jadi lebih mudah, dengan harga jauh lebih murah,†ungkapnya.
Sementara untuk SOA barang, mewakili Kepala Disperindagkop-UKM, Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dalam Negeri Hasriani mengatakan, program ini pertama kali laksanakan pada 2016. Pemprov Kaltara tiap tahun mengalokasikan anggaran untuk membiayai program SOA barang sebesar Rp 9 miliar.Â
Pada 2018 hingga 2020 saja, melalui APBD Provinsi digelontorkan dana sebesar Rp 27 miliar untuk membiayai program ini dengan rute ke sejumlah wilayah perbatasan. Bahkan, Pemprov Kaltara saat ini telah masuk alokasi anggaran SOA barang melalui APBD Perubahan 2020 sebesar Rp 1 miliar. “Rencananya untuk disalurkan ke 4 lokasi. Yakni ke Krayan senilai Rp 500 juta, Long Apung Rp 200 juta, Seimanggaris Rp 150 juta, dan Lumbis Rp 150 juta, â€tutupnya. (humas)
