Pengamat Politik Sebut Survei Point Indonesia Bisa Jadi Peta Kandidat Untuk Bertarung 

JAKARTA – Lembaga Riset “Point Indonesia” merilis hasil survey dalam Pemilihan Gubernur 2020 di Provinsi Kalimantan Utara. Hasil survei terbaru yang dikeluarkan oleh Point Indonesia menyebutkan, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Irianto Lambrie – Irwan Sabri menyabet 37,8 persen.

Sedangkan pasangan H. Udin Hianggio-Undunsyah berada di 35,9 persen. Sementara pasangan lainnya yakni Zainal Paliwang-Yansen TP meraup 22,6 persen, sedang swing voter sebesar 3,7 persen.

Survei akhir yang digelar pada 26 November – 2 Desember 2020 itu, menggunakan metode sampling multistage random. Sampling ini memakai responden 1.000. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

Direktur Riset Dan Data Point Indonesia, Adiguna Wibowo mengatakan, tingkat margin eror-nya sekitar 2,8 persen. Jadi kata dia, seandainya hari ini digelar Pilgub Kaltara maka pasangan IRAW yakni Irianto Lambrie-Irwan Sabri akan memenangi pertarungan di tanggal 9 Desember 2020.

Secara terpisah, pengamat politik Arif Nurul Imam, menyampaikan analisa terhadap hasil survey tersebut. Menurut Arif, survey yang digelar Point Indonesia tersebut dapat menjadi peta bagi kandidat untuk bertarung memenangkan detik-detik akhir.

“Tingginya elektabilitas dan saling berkejaran antara paslon nomor satu dan nomor dua, tentu karena mereka memiliki basis yang riil,” ujar Arif.

Kedua paslon, kata Arif, memiliki probalitas untuk menang lebih tinggi. Sehingga sangat sulit untuk paslon nomor 3 mengejar ketertinggalannya dengan waktu yang tinggal sedikit.

Meski demikian, di politik tak ada yang linier, sehingga jika ingin menang harus menjaga performa politik hingga saatnya pencoblosan di TPS.

“Paslon nomor satu dan nomor dua potensial untuk memenangkan pilgub Kaltara 2020, akan tetapi mereka harus tetap mampu menjaga performa politik agar tak terkena dampak arus balik politik,” ungkapnya.

Dari hasil survey tersebut juga menyebutkan keinginan masyarakat terhadap money politik masih sangat tinggi berkisar di angka > Rp. 500.000,- dan berpengaruh terhadap pilihan.

Praktek money politik, selain bisa menjurus ke ranah hukum dalam pilkada juga dapat menciderai tatanan demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia sehingga harus di hindari.

“Kampanye tolak politik uang dan saling menjaga basis sangat penting agar praktik money politik menjadi nihil, sehingga menjadikan kontestasi pilgub Kaltara 2020 yang lebih berkualitas dengan melakukan festival kinerja dan prestasi,” pungkasnya. (*)