Menu

Mode Gelap

Daerah

Presiden: Vaksinasi Menunggu Izin Penggunaan Darurat BPOM dan Fatwa MUI


					Presiden: Vaksinasi Menunggu Izin Penggunaan Darurat BPOM dan Fatwa MUI Perbesar

BOGOR – Berdisiplin terhadap protokol kesehatan merupakan upaya utama untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 sekaligus memutus mata rantai penularan. Selain itu, menjalani vaksinasi Covid-19 juga penting untuk dilakukan agar situasi pandemi saat ini dapat segera berlalu.

Pemerintah telah mulai mendistribusikan sejumlah dosis vaksin ke seluruh provinsi di Indonesia dan akan terus dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, masing-masing daerah akan mulai bersiap untuk menggelar vaksinasi yang diberikan secara gratis kepada masyarakat.

“Vaksinasinya kapan? Kalau ada yang bertanya, saya jawab minggu depan. Harinya? Menunggu izin penggunaan darurat dari BPOM. Tahapan itu harus kita lalui,” kata Presiden dalam acara penyerahan Bantuan Modal Kerja di teras Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 8 Januari 2021.

width"200"

Presiden Joko Widodo menjelaskan, tahapan-tahapan saintifik tidak boleh dilewati begitu saja. Pemerintah ingin memastikan agar vaksin yang nantinya disuntikkan kepada penerima memang betul-betul aman dan dapat diterima masyarakat.

width"300"
width"400"

“Kalau izin penggunaan darurat itu belum keluar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) ya kita belum bisa vaksinasi. Saya belum tahu keluarnya kapan, bisa hari ini, Senin, atau mungkin Selasa. tapi kita harapkan izin penggunaan darurat itu segera bisa dikeluarkan oleh BPOM,” ucapnya.

Tak hanya itu, Presiden juga telah memikirkan soal aspek kehalalan vaksin yang akan digunakan. Oleh sebab itu, pemerintah juga menunggu hasil audit beserta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai status kehalalan vaksin yang digunakan.

width"300"

“Kita sudah memikirkan semuanya. Majelis Ulama Indonesia nanti yang akan menentukan aspek halal. Tahapan itu dilalui semua,” imbuh Presiden.

Pemerintah mengharapkan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi ini. Sebanyak 182 juta penduduk ditargetkan untuk menerima vaksin Covid-19 agar terbentuk kekebalan komunal.(*)


Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Artikel ini telah dibaca 41 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Polda Kaltara Beri Bantuan Saringan Air Bersih untuk Warga Bulungan

30 Juni 2025 - 08:43

Bangun Jembatan Penghubung, Polda Kaltara Wujudkan Keselamatan dan Aksesibilitas Warga Bulungan

29 Juni 2025 - 21:35

SheHacks 2025: Menggerakkan Perempuan Indonesia Jadi Pendorong Kemajuan Digital

29 Juni 2025 - 21:17

Mempererat Tali Persaudaraan di Tanah Rantau, Soko Lumajang dan Pakuwaja Gelar Silaturahmi Rutin di Tarakan

29 Juni 2025 - 18:44

Pemprov Bersama Stakeholder Tarakan Gelar Diseminasi Audit Kasus Stunting

29 Juni 2025 - 10:15

Tarakan Auto Fest Series 3 2K25, Bustan Dorong Inovasi Dan Keselamatan Berlalu Lintas

29 Juni 2025 - 08:48

Trending di Daerah