TARAKAN – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan kunjungan kerja ke kantor Dinas Perikanan Kota Tarakan, Kamis (14/1/21). Kehadirannya ini, untuk berdiskusi dan memberikan dukungan atas dibentuknya kembali Dinas Perikanan di Kota Tarakan.
Kedatangan rombongan anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltara yang dipimpin Ketua Komisi II Achmad Usman, diterima langsung Kepala Dinas Perikanan Kota Tarakan Syahrintan.
Syahrintan mengharapkan dukungan Komisi II DPRD Provinsi Kaltara dalam pengembangan program perikanan di Kota Tarakan. Kedepan kebijakan pemerintah Provinsi Kaltara yang dikeluarkan harus memikirkan kearifan lokal.
“Saya sangat berharap di backup dan didukung dalam program perikanan. Namanya perikanan pasti dengan Provinsi alhamdulilah ini pas,” harap Syahrintan.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltara Achmad Usman mengatakan Kehadirannya ini untuk memberikan dukungan kepada Dinas Perikanan yang baru terbentuk terutama dalam memberikan bantuan kepada terdampak pandemi Covid-19.
“Di Kementerian itu kan program untuk penanganan program kesenjangan ekonomi terdampak dari Covid-19 itu kan luar biasa. Kita harapkan untuk masyarakat khususnya nelayan menyiapkan kira-kira juknisnya seperti apa agar bisa mendapatkan bantuan ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat,” kata Achmad Usman.
Dari pengalaman sebelumnya, Kabupaten atau Kota di Provinsi Kaltara mendapat bantuan dari pemerintah pusat tetapi tidak terserap karena masalah administrasi kurang lengkap. Hal ini bakal didorong Komisi II DPRD Provinsi Kaltara kepada pemerintah Kabupaten atau Kota, supaya bantuan dari Kementerian untuk pemulihan ekonomi bisa bisa disosialisasikan kepada masyarakat.
“Selama ini kita hanya memahani perikanan di Kaltara itu semu. Padahal potensi perikanan itu luar biasa tetapi secara databases agak lemah. Makanya itu saya meminta Dinas Perikanan Kota Tarakan maupun Provinsi bisa bekerja sinergi untuk mempersiapkan blueprint perikanan dari hulu sampai hilirnya bisa sejalan,” ujar politisi PKB.
Keberadaan perencanaan ini, untuk mengundang investor dari luar masuk ke Provinsi Kaltara. Sehingga sektor perikanan bisa berkembang dan pertumbuhan ekonomi meningkat.
“Kalau sudah ada hilirisasi terbangun paling tidak nilai ekonomi dari perikanan itu meningkat. Karena selama ini kita hanya mengirim raw material saja ke Provinsi lain maupun negara lain, sehingga secara statistik Provinsi Kaltara itu tidak terecord dimana-mana baik di single window nya Bea dan Cukai maupun Karantina perikanan. Karena kita hanya mengirim secara domestik saja sementara Jawa Timur yang melakukan ekspor ke luar negeri ini sangat disayangkan,” beber mantan anggota DPRD Kota Tarakan periode 2014-2019.
Komisi II DPRD Provinsi Kaltara juga menyambut baik rencana tata ruang atau minapolitan perikanan sudah dipersiapkan pemerintah Kota Tarakan. “Jadi kita tinggal lihat sekat-sekatnya dimana saja dan blueprint kemana dari sisi perencanaannya dari sisi regulasinnya perlu dipikirkan semua bagaimana dengan permodalannya,” jelas Achmad Usman juga Ketua DPC PKB Kota Tarakan.
Semua masukan tersebut, nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RPJMD pemerintah Provinsi Kaltara. Supaya program perikanan antara pemerintah Kabupaten dan Kota dengan pemerintah Provinsi sinkron.
“Ini juga bertepatan dengan pembahasan RPJMD pemerintah Provinsi Kaltara 2021-2026. Kita harapkan perikanan disiapkan dengan baik rencana strategisnya dan sasarannya seperti apa. Kita tahu sebagian besar masyarakat Kaltara menggantungkan hidup disitu,” ucap anggota DPRD Kaltara dari Dapil Kota Tarakan.
Bahkan dalam struktur perekonomian di Kaltara, sektor perikanan menjadi salah satu penyumbang pertumbungan ekonomi menempati posisi kedua dibawah pertambangan yang berada di posisi pertama.
“Diharapkan rencana strategis perikanan menjadi perhatian khusus dari Gubernur tepilih. Kedepan harus di support baik dari regulasi maupun pelaksanaannya. Kami dari DPRD tahun ini akan mengusulkan Perda inisiatif tentang perikanan,” tutup Achmad Usman.(wk)
