TARAKAN – Bupati Kabupaten Tana Tidung (KTT) Ibrahim Ali bersama jajaran memenuhi undangan Ombudsman RI Pewakilan Kaltara di Jalan Kusuma Bangsa, Kota Tarakan, Rabu (24/3/2021).
Pertemuan yang dihadiri langsung Bupati KTT Ibrahim Ali dan Kepala Ombudsman Kaltara Ibramsyah tersebut membahas visi misi dan program kerja Bupati KTT yang baru dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 lalu.
“Alhamdulillah yang pertama saya juga berterimakasih dengan Oombudsman Kaltara, kita tadi diminta untuk memaparkan visi misi karena saya Bbupati terpilih, baru menjabat sejak 26 Februari kemarin,” jelas Bupati KTT Ibrahim Ali.
Apa yang disampaikan Ombudsman terkait gambaran bagaiman memberikan pelayanan yang baik langsung direspon Bupati KTT Ibrahim Ali, “Saya sebagai Bupati Tana Tidung sangat merespon itu, karena salah satu visi misi saya adalah meningkatkan pelayanan publik yang baik,” ujarnya.
Menurut Bupati, pertemuan dengan Ombudsman memberikan dan membantu mengingatkan Pemkab KTT tentang bagaimana peningkatkan pelayanan publik yang baik.
Lebih lanjut, berdasarkan penilaian kriteria pelayanan publik oleh Ombudsman salah satunya PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) sudah mendapatkan hijau, kemudian Dinas Catatan Sipil hijau, dan beberapa OPD sudah bergeser dari merah ke kuning.
“Insya Allah yang kuning Kita akan tingkatkan seperti pelayanan kesehatan dan lain-lain, ini juga butuh proses karena saya baru maka tadi disampaikan pak kepala Ombudsman, ‘Pak Bupati sering mengingatkan kepada OPD’ Insya Allah bisa kita relaisasikan,” tuturnya.
Orang nomor satu di KTT ini mengungkapkan, dengan jumlah penduduk Tana Tidung 25.383 jiwa, dengan OPD dan jumlah pegawai yang tidak terlalu banyak, Ia sangat optimis dan yakin pelayanan publik bisa lebih baik lagi kedepanya.
“Dan saya minta bukan hanya berbicara di tingkat OPD saja tapi sampai tingkat kecamatan dan sampai desa akan memberikan pelayanan yang terbaik,” tegasnya.
Dalam peningkatkan pelayanan publik berbagai inovasi akan terus dilakukan, salah satunya peningkatkan program beasiswa pendidikan dari Rp 240 juta menjadi Rp 1 Milliar dari sebelumnya syarat penerima semester 5 maka tahun ini penerima ditambah mulai semester 3 tanpa mengurangi kualitas.
Kemudian pelayanan kesehatan, Pemkab KTT akan teken MoU dengan beberapa dokter spesialist, lalu akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah KTT menjadi standart rumah sakit dan saat ini masih dalam proses. (wic/iik)
