NUNUKAN – Banyak pihak yang berpendapat tambang galian C penyebab terjadinya abrasi pantai hingga nyaris mengorbankan rumah warga. Tetapi anggota DPRD Nunukan ini berpendapat lain apabila pihak-pihak tertentu menyarankan agar ditutup saja.
Hamsing, legislator Partai Hanura asal Daerah Pemilihan Pulau Sebatik berpendapat, saran agar aktivitas penambangan pasir di pulau yang berbatasan langsung dengan Malaysia agar ditutup, bukanlah solusi terbaik.
“Okelah mungkin ada pengaruhnya abrasi itu dengan penambangan pasir di pantai dan ada yang berpendapat supaya penambangan pasir yang dianggap menyebabkan abrasi pantai disana agar ditutup saja. Tapi saya sendiri berpikir langkah tersebut bukan solusi terbaik,” ujar dia kepada wak media pada Senin, 28 Juni 2021.
Hamsing menegaskan dikhawatirkan jika penambangan pasir ilegal tersebut ditutup akan menimbulkan persoalan lain bagi masyarakat. “Bisa saja kita (DPRD Nunukan) rekomendasikan untuk ditutup tapi apakah itu solusi?,” tanya dia.
Pulau Sebatik yang berada di tapal batas negara, tidak memiliki pasir sungai sebagaimana di wilayah lainnya di Kabupaten Nunukan. Selama ini, pasir yang digunakan oleh masyarakat membangun rumah dan gedung-gedung perkantoran didatangkan dari luar pulau itu.
“Sebenarnya pasir yang didatangkan dari luar itu sudah lama ada, tapi harganya tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat disana. Tidak sesuai dengan standar keuangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah,” ujar dia.
Ia akui pada saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan warga beberapa waktu lalu, DPRD Nunukan sarankan agar mencari dulu lokasi yang punya pasir yang bisa menggantikan lokasi penambangan di pinggir pantai sekarang ini.
Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut maka besar kemungkinan pembangunan di Pulau Sebatik akan terkendala. “Pasti tidak ada pembangunan. Bagaimana masyarakat membangun kalau tidak ada pasir, tentunya berimbas kepada masyarakat itu sendiri,” ungkap Hamsing yang juga Ketua Komisi III ini.
Anehnya, kata dia, penambangan pasir di pantai tersebut dikomplain sendiri oleh masyarakat lain. Sehubungan dengan permasalahan ini, DPRD Nunukan sarankan perlunya alternatif yang tepat untuk mendapatkan pasir dengan lokasi yang terjangkau oleh masyarakat.
“Bisa saja kita mencari dulu gunung-gunung yang memang diperkirakan ada pasirnya. Tapi sampai sekarang belum ada masyarakat yang melaporkan bahwa lokasi pasir yang potensial untuk ditambang,” beber Hamsing. (*)
