Menu

Mode Gelap
Capaian WTP Harus Berkorelasi dengan Pembangunan Daerah Gubernur Bantu Pembangunan Masjid Al Ikhlas Polairud Polda Kaltara Gubernur Santuni Pemilik Taman Pendidikan Alquran (TPA) Pantai Amal yang Terbakar Percepat Herd Immunity, Kodim Tarakan Gelar Serbuan Vaksin Untuk Pelajar Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemprov Gelar Rakor GWPP

Daerah · 1 Jul 2021 13:52 WITA ·

DPRD Bulungan Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020


Foto: Humas Pemkab Nunukan Perbesar

Foto: Humas Pemkab Nunukan

BULUNGAN – DPRD Kabupaten Bulungan menyetujui Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) menjadi Perda (Peraturan Daerah) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2020 dalam rapat paripurna pengambilan keputusan di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan pada Rabu (30/6). Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Ingkong Ala, SE, M.Si menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pembahasan DPRD sehingga terdapat keputusan bersama untuk mensahkan Raperda menjadi Perda.

“Tentunya hasil rekomendasi, catatan serta masukan yang telah disampaikan dalam pandangan umum dewan melalui fraksi, terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2020, sangat berguna dan menjadi landasan dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan sebagai upaya akselerasi dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan pencapaian target,” ujar Wabup.

Seperti diketahui, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2020 sebelumnya juga telah mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI.

width"450"

Wabup menjelaskan, selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 196 ayat (1), rancangan perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang telah disetujui bersama, dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota.

Diterangkan pula, terkait dengan kondisi pandemi Covid-19, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran nomor : 903/3093/5) tanggal 8 Mei 2020 perihal pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah dan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dimana dalam surat edaran tersebut disampaikan bahwa pemerintah daerah wajib menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri LKPD yang telah diperiksa (Audit) BPK RI paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya dibahas bersama untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. (*)

Sumber : Humas Pemkab Bulungan

Print Friendly, PDF & Email
Artikel ini telah dibaca 22 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Pemerintah Siapkan 47 Apartemen untuk ASN, TNI, Polri di IKN

31 Januari 2023 - 07:07 WITA

Rakor Penanggulangan Inflasi, Antisipasi Menjelang Panen

30 Januari 2023 - 23:19 WITA

Pimpin Ratas, Presiden Minta Jajaran Waspadai Inflasi dan Kenaikan Harga

30 Januari 2023 - 23:11 WITA

Gerindra Minta Kenaikan Ongkos Haji Rp 69 juta Dikaji Ulang: Terlalu Berat untuk Rakyat

30 Januari 2023 - 22:54 WITA

LTABI 2022, Komitmen BI untuk Indonesia Maju

30 Januari 2023 - 18:49 WITA

Menuju Satu Dekade JKN: Kontribusi BPJS Kesehatan Mewujudkan Indonesia Lebih Sehat

30 Januari 2023 - 18:35 WITA

Trending di Daerah
error: Alert: Content is protected !!