Bupati Ibrahim Ali Terima Hibah Aset Senilai Rp 35 Milliar Dari Kementerian PUPR

TANA TIDUNG – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menerima 4 aset bangunan yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jumat (27/8/2021).

Serah terima hibah barang milik negara (BMN) dilakukan langsung oleh Kepala Balai Prasaran Pemukiman Wilayah Provinsi Kaltara, Nuris Wahyudi kepada Bupati KTT Ibrahim Ali.

Dorong SDM Perbatasan, LADK-KU dan UBT Bahas Akses Pendidikan Tinggi

“Terang Berkah Ramadan”, PLN UID Kaltimra Sediakan 1.250 Paket Sembako Lewat Pasar Murah

ISEI Kaltara Gelar “Takjil On The Road”, Ajak Masyarakat Dukung UMKM Lokal

Sambut Kepala OJK Baru, Gubernur Kaltara Dorong Penguatan Sinergi dan Stabilitas Sektor Keuangan

” Jadi kita Alhamdulillah, berterimakasih kepada Kementerian PUPR dan kemudian dalam hal ini Kepala Balai Pemukiman Wilayah Kaltara yang mana banyak membantu kita juga untuk termasuk untuk membantu penyerahan aset TPA,” ujarnya.

Adapun aset yang dihibahkan yaitu Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil (IPLT KTT) Rp 4.712.149.849; Jaringan Air Minum Lainnya (Pengembangan Jaringan Perpipaan Kec. Tana Tidung Sesayap Hilir KTT Rp 3.015.156.100; Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya (Optimalisasi IPA Sedulun KTT) Rp 3.125.440.000

Dan terkahir yaitu, Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Penimbunan (TPA KTT) Rp 24.857.369.000. Sehingga total nilai aset yang dihibahkan yakni Rp. 35.710.104.949.

“Jadi kita Alhamdulillah sudah dibantu dan berterimakasih, ada beberapa usulan-usulan kita tadi yang sudah akan kita ajukan tahun 2022 dan akan diakomodir,” terang Bupati.

Bupati mengungkapkan, ada beberapa kendala dalam usulan yang belum bisa diakomodir dikarenakan status lahan.

Selain usulan untuk perumahan dan pemukiman wilayah, ada juga usulan yang menyangkut bidang Pendidikan.

“Kita sudah mengusulkan cuma karena KTT ini belum masuk di Perpres maka ini juga akan kita tindak lanjuti agar KTT masuk dalam Perpres. Kita sudah berkirim surat permohonan usulan revisi lampiran Perpres nomor 43 tahun 2019 tentang Pembangunan Rehabilitasi/Renovasi pasar rakyat, prasarana PTP TKI dan satuan Pendidikan Dasar Menengah,” tuturnya.

Bupati mengungkapkan, karena belum ada Pepres maka Balai Prasarana Pemukiman Wilayah belum bisa membantu untuk membangun sekolah-sekolah yang ada di KTT.

“Belum bisa dibantu, karena Perpres itu hanya mengakomodir 3 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Malinau, Nunukan, Bulungan dan Tarakan. Jadi ini yang lagi kita coba mudah-mudahan bisa dimasukkan dalam Perpres supaya KTT juga bisa diberikan bantuan untuk pembangunan gedung sekolah,” pungkasnya. (her/Iik)