TANA TIDUNG – Komisi 3 DPRD Kabupaten Tana Tidung (KTT) bersama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman KTT, melakukan monitoring ke lokasi pembangunan gedung serbaguna pemerintah KTT, Selasa (7/9/21). Pembangunan gedung serbaguna ini, ditargetkan selesai tahun ini.
Monitoring yang dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD KTT Hanafi, untuk melihat langsung progres pembangunan gedung tahap kedua yang menelan anggaran 5,9 Miliar. Gedung serbaguna ini, nantinya bakal diperuntukan untuk Kantor DPRD KTT.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Kadis PUPRKP beserta konsultan, bahwa tahun ini Insyakallah selesai sesuai kontrak kerja yang berakhir tanggal 22 Desember 2021,” ujar Hanafi.
Pekerjaan tersebut, dijelaskan Hanafi sudah termasuk sekat ruang yang diperuntukan untuk Komisi, ruang rapat komisi dan ruang paripurna dilantai 1.
“Kami beserta teman-teman sebelum pembahasan pembangunan gedung serbaguna ini, meminta desainnya kepada konsultan rencananya di depannya ada ornamen suku Tidung maupun suku Blusu,” kata Hanafi.
Komisi 3 DPRD KTT meminta kepada DPUPRKP agar pembangunan gedung serbaguna selesai tahun ini, sehingga bisa dimanfaatkan untuk Kantor DPRD.
“Saya meminta Kadis dan Konsultan pengawas benar-benar pekejaannya bisa selesai tepat waktu dengan mutu dan pekerjaannya yang baik yang sesuai dengan koktraknya,” ucap Hanafi.
Dalam monitoring ini, dijelaskan Hanafi Komisi 3 meminta kepada pelaksana dan konsultan agar memasang rambu K3 maupun aturan-aturan yang ada didalamnya.
“Saya juga mengingatkan dalam paket pekerjaan gedung serbaguna tahap 2 nya tersebut, untuk tahap 3 nya belum terlaksana jadi saya berharap kontraktor pelaksana maupun pengawas segera menyiapkan rambu rambu K3 maupun aturan aturan yang masuk dalam k3,” jelas Hanafi.
Anggota Komisi 3 DPRD KTT Salim Arifin menambahkan dari hasil peninjauan dilapangan, progres pekerjaan pembangunan gedung serbaguna sudah mencapai 50 persen. Ia juga meminta kepada kontraktor, agar papan nama kontrak kerja pembangunan gedung serbaguna dipasang supaya masyarakat bisa ikut mengawasi.
“Tadi kami melihat belum ada plang disitu, makanya kami minta dipasang ini sebagai identitas untuk menentukan besarnya anggaran dan supaya masyarakat lebih tahu dan transparan,” tutup Salim.(her/Nn)
