TARAKAN – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sertifikat tanah untuk masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (21/12/2021).
Penyerahan sertifikat yang terdiri dari sertifikat lahan tambak dan PTSL tersebut dilaksanakan di gedung Tennis Indoor Telaga Keramat Kota Tarakan dan dihadiri 300 perwakilan masyarakat Kaltara.
“Saya senang pada siang hari ini bapak ibu semuanya telah memegang sertifikat, ini adalah kepastian hukum hak atas tanah bapak ibu miliki,” terang Jokowi.

Jokowi menegaskan, lahan yang sudah dimiliki dan digarap masyarakat sekitar 10 tahun sampai 15 tahun jika belum memiliki sertifikat sewaktu-waktu lahan itu bisa diberikan kepada orang lain dan masyarakat tidak bisa menuntut apapun.


“Tetapi sekarang bapak ibu sudah sudah pegang sertifikat dan kepastian hukum itu ada. Ini saya harapkan jangan sampai terjadi banyak sengketa tanah, sengketa lahan,” tegasnya.
Oleh sebab itu, 3 tahun lalu saat Presiden naik helikopter di Kaltara melihat dari atas banyak tambak dan langsung memberikan instruksi kepada Menteri ATR/BPN cek tambak tersebut milik siapa dan jika milik masyarakat segera sertifikatkan dan diserahkan.

“Jangan sampai tiba-tiba datang orang dari Jakarta atau orang luar membawa Hak Guna Usaha (HGU) dan masyarakat tidak bisa apa-apa maka inilah pentingnya sertifikat,” ujarnya.
Total sertifikat yang diserahkan Jokowi saat ini sebanyak 13.455 sertifikat, untuk tambak sebanyak 1.509 sertifikat dan sisanya program PTSL.
Jokowi meminta kepada Menteri ATR/BPN untuk tahun 2022 naik sekitar 50 persen atau sekitar 20.000 sertifikat dikeluarkan untuk masyarakat.
Di ketahui dalam penyerahan sertifikat di Kaltara, Presiden Jokowi juga didampingi oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung, Menteri Perindustrian Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang dan Walikota Tarakan Khairul. (wic/Iik)Turut hadir dalam kegiatan penyerahan sertifikat tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria/Kepala BPN dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Wali Kota Tarakan Khairul. (wic/Iik)