BULUNGAN – Keberadaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara), Dr Felix Joni Darjoko, AK, M.EC, DEV menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si dan Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala, SE, M.Si pada Jumat (30/12).
Dijelaskan, Kabupaten Bulungan memiliki masa depan yang penting dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Kuning – Mangkupadi hingga Pembangunan Listrik Tenaga Air (PLTA) di Peso. Untuk itu, BPKP akan berupaya membantu sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu pengawasan yang berorientasi pada pencegahan.
“Mensejahterakan masyarakat itu menjadi prioritas BPKP,†ucapnya dalam pertemuan di Ruang Rapat Bupati. Hal itu sesuai kewenangan BPKP yaitu pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Bupati Bulungan dalam kesempatan sama menyambut baik komitmen BPKP yang selaras dengan visi Kabupaten Bulungan.
“Kita harus bersama, bersinergi, berkolaborasi dalam membangun Kabupaten Bulungan,” tandas Bupati. Diterangkan, Kabupaten Bulungan terdiri 10 kecamatan, 74 desa dan 7 kelurahan seluas 13 ribu km persegi dan jumlah penduduk 157 ribu jiwa. Kondisi itu mengharapkan desa menjadi motor penggerak dalam mewujudkan visi dan misi Bulungan.
“Kita juga memiliki 15 program prioritas yang pelan-pelan kita eksekusikan. Saya berharap peran penting BPKP untuk terus mendampingi, memberikan supervisi dan bimbingan dalam percepatan pembangunan di Bulungan,†ucap Bupati.(*)
