TARAKAN, Fokusborneo.com – Langkah efisiensi anggaran menyelimuti agenda reses Anggota DPRD Kota Tarakan, Muhammad Safri, di wilayah Jalan Sesanip, Kelurahan Karang Harapan, Kamis (15/1/26).
Di hadapan konstituennya, legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini membawa pesan transparansi mengenai kondisi fiskal daerah yang sedang menyusut.
Pertemuan yang berlangsung hangat di RT 1 tersebut menjadi wadah bagi warga untuk menumpahkan berbagai persoalan lingkungan.
Ketua RT 1 Karang Harapan, Muhammad Ilyas, mengusulkan urgensi perbaikan infrastruktur mulai dari renovasi posyandu, perbaikan siring, hingga peningkatan kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU).
”Kami berharap lampu jalan bisa lebih terang agar lingkungan lebih aman dan nyaman,” ujar Ilyas.
Senada dengan itu, Iskandar, warga lainnya, turut menyuarakan perlunya perluasan Masjid Nurul Iman yang kapasitasnya kini tak lagi mampu menampung jamaah secara ideal.
Menanggapi rentetan aspirasi tersebut, Muhammad Safri menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap usulan. Namun, ia memberikan catatan penting terkait kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan tahun 2026 yang mengalami penurunan drastis dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 930 miliar.
“Apapun itu, semua aspirasi tetap kami tampung dan perjuangkan. Namun, kita harus realistis dengan kemampuan anggaran yang ada. Saya meminta warga bermusyawarah untuk menentukan mana yang paling mendesak,” kata Safri.
Mengenai jadwal pelaksanaan, Safri menjelaskan usulan yang masuk tahun ini kemungkinan besar baru bisa direalisasikan pada tahun 2027. Meski demikian, pintu percepatan tetap terbuka pada anggaran perubahan tahun 2026 jika kondisi keuangan memungkinkan.
Hadir dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), H. Muddain, turut memberikan respons konkret, khususnya terkait bantuan rumah ibadah. Ia meminta warga segera melengkapi data administratif masjid yang diusulkan untuk renovasi.
”Silakan dicatat nama masjid dan alamatnya. Saya tidak mau sekadar memberi janji, tapi akan kami upayakan maksimal di tingkat provinsi,” tegas Muddain.
Ia memaparkan dari 23 masjid yang diusulkan tahun ini, sebanyak 20 di antaranya berhasil mendapatkan bantuan.
Selain itu, Muddain juga menyoroti sektor perikanan. Ia mengimbau para nelayan di Karang Harapan untuk segera membentuk kelompok usaha bersama sebagai syarat mutlak mendapatkan bantuan alat tangkap maupun mesin kapal 15 PK.
”Bantuan dari dinas terkait berbasis kelompok. Jika syarat terpenuhi, alat tangkap hingga mesin kapal bisa kita salurkan untuk meningkatkan ekonomi nelayan,” pungkasnya.(*/mt)
Discussion about this post