TARAKAN – Usai menjalani uji KIR, Ketua Forum Komunikasi Ketua Rukun Tetangga (FKKRT) Kota Tarakan Rusli Jabba menyarankan truck angkutan di pelabuhan Malundung yang tergabung di dalam Asosiasi Logistik Foweder Indonesia (ALFI) supaya ditempel stiker.
Hal ini sebagai tanda bahwa truck tersebut layak jalan dan berhak beli bio solar di SPBU. Saran itu, sebenarnya sudah pernah disampaikan sebelum kuota bio solar di SPBU Gunung Lingkas dan Mulawarman dipindah ke SPBU arah Juata Laut.
“Saya mengapresiasi pemerintah atas tindaklanjut dari unjuk rasa kemarin dimana mobil tronton, dump truck dan truck bak kayu yang melayani bongkar muat di Pelabuhan Malundung, diwajibkan KIR kendaraan di Dishub. Saran saya nanti kendaraan tersebut selanjutnya diberi stiker sebagai tanda kendaraan yang berhak mendapatkan bio solar atau solar bersubsidi,” kata Rusli Jabba kepada Fokusborneo.com, Senin (13/2/23).
Soal tuntutan ALFI yang meminta supaya kuota bio solar dikembalikan ke SPBU Gunung Lingkas maupun Mulawarman, menurutnya tinggal menunggu pembicaraan antara pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dengan Pertamina terkait teknisnya.
Baca juga : Rumah Makan Padang di Jalan Yos Sudarso Terbakar
“Jadi nanti kalau disetujui, tidak semua kendaraan truck yang antre hanya yang sudah terpasang stiker saja. Jangan sampai terjadi antrean kayak sebelumnya,” saran pria yang juga tercatat sebagai Anggota DPRD Kota Tarakan.
Begitu juga dengan jam pembeliannnya, Rusli menyarankan diatur dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore disesuaikan dengan strikernya, agar tidak ada antrean panjang truck di jalan protokol.
“Karena kalau antrean sampai bermalam sangat membahayakan bagi pengendara lainnya dan bisa mengakibatkan kecelakaan. Seperti dulu motor nabrak truck di jalan Kusuma Bangsa, jangan sampai ini terulang,” ujarnya.
Rusli meminta Pertamina tegas. Jika memang kuota solar bersubsidi untuk Kota Tarakan mencukupi, Dump truck berasal dari luar tidak boleh mengisi.
Baca juga : Harlah 1 Abad NU, PWNU Kaltara Gelar Istighosah Kubro dan Pengajian Akbar
“Kalau kendaraan dari luar, disuruh saja isi yang non subsidi, kan yang subsidi memang jatah bagi masyarakat Tarakan. Mungkin ini Pertamina perlu tekankan ke pemilik SPBU, supaya tidak asal isi,” tegasnya.
Rusli juga meminta ada APMS tetap difokusnya menyalurkan BBM bagi nelayan tidak lagi melayani untuk kendaraan. Selama ini, nelayan juga kesulitan mendapatkan BBM untuk pergi melaut mencari nafkah buat keluarganya.
“Jadi APMS bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya seperti melayani khusus nelayan, baik yang ada di Tarakan Timur, Tengah, Barat dan Utara. Ini supaya tidak menambahkan panjang antrean kalau dipisahkan seperti contoh APMS Dahlia Djakaria khusus nelayan. Untuk semua SPBU melayani kendaraan, agar mereka gak menaruh mobilnya sampai bermalam,” pesan Rusli.(Mt)
Discussion about this post