TARAKAN – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Suryanata Al Islami melakukan monitoring simulasi pemungutan dan perhitungan surat suara di Kabupaten Tana Tidung. Simulasi yang dilaksanakan di Gedung Pendhopo Djaparudin, Rabu (31/1/24), menggunakan aplikasi sistem informasi rekapitulasi (sirekap).
Ketua KPU Provinsi Kaltara Suryanata menjelaskan simulasi ini, merupakan yang ke dua dilaksanakan KPU kabupaten dan kota dengan melibatkan PPK, PPS dan KPPS. Dalam pelaksanaannya, KPU menggunakan 5 jenis surat suara terdiri dari surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi serta DPRD kabupaten/kota.
“Jadi arahan dari KPU RI, simulasi dilaksanakan paling lambat diakhir Januari. Hari ini yang melaksanakan di KTT, Malinau dan Bulungan, sedangkan di Tarakan sudah beberapa hari yang lalu,” katanya.
Monitoring ini, dikatakan Suryanata untuk memastikan pertugas KPPS dalam praktek menggunakan aplikasi sirekap berjalan lancar. Sebab aplikasi sirekap ini, nantinya akan digunakan pada hari pemungutan dan perhitungan surat suara tanggal 14 Februari 2024.
“Karena kan tidak semua daerah ada jaringan memadai untuk mendukung aplikasi si rekap, sehingga aplikasi si rekap ada yang online dan offline di website. Ini perlu diantisipasi untuk daerah yang tidak ada jaringan gimana teknisnya nanti dan teman-teman teknis secara khusus tadi malam mengikuti acara sampai selesai,” ujarnya.
Ditambahkannya, sirekap ini adalah alat bantu dalam proses pemilu makanya petugas KPPS harus paham. Untuk acuan hasil pemilu, tetap mengunakan proses rekapitulasi secara manual.
“Nah ada beberapa langkah seumpamanya tidak ada jaringan, jadi nanti cari daerah tempat yang bisa tapi ada juga yang bisa kita mengirim secara offline. Makanya kita juga berkoordinasi dengan pemerintah, dalam pelaksanaan dan penggunaan aplikasi dengan dukungan teknologi tersebut,” terangnya.
Pengalaman pilkada ditengah pandemi Covid-19 pada 2020 lalu, bisa digunakan mencari solusi bagi daerah yang tidak ada jaringan dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Seperti dalam pelaksanaan bintek, tidak semua petugas KPPS hadir secara langsung tetapi secara online.
“Nah pada waktu itu kan kita kendala jaringannya, tidak semua tempat memiliki jaringan. Makanya perlu alternatif-alternatif lainnya,” ucapnya.
Baca Juga :KPU Umumkan Jika Presiden Cuti untuk KampanyeÂ
Paska pilkada 2020 yang berlangsung ditengah pandemi, satu hal untuk menjadi rekomendasi KPU Provinsi Kaltara yaitu pemerintah harus memberikan atensi terutama persoalan jaringan listrik dan lain sebagainya pada saat pelaksanaan pemilu atau pilkada.
“Karena itu memerlukan dukungan dari pemerintah daerah dan tidak semata-mata hanya oleh KPU sebagai penyelenggara. Catatan yang ditemukan dalam simulasi ini, nantinya akan diperbaiki supaya pada hari H pemungutan suara berjalan lancar,” pesannya.
Dalam pelaksanaan simulasi, sekenarionya digambarkan secara nyata suasananya seperti pada saat pemungutan dan perhitungan surat suara nantinya.
“Setelah ini, mekanisme teman-teman akan melakukan evaluasi terkait gambaran simulasi yang dilakukan dan apa-apa saja yang harus diperbaiki. Makanya tadi saya tertariknya, karena dari awal sudah melibatkan KPPS, serta masyarakat sebagai pemilih dan saksi dari parpol, disitu ada interaksi langsung petugas KPPS apabila ada muncul masalah di TPS kira-kira apa langkah yang dilakukan PPK dan PPS dalam menyelesaikan persoalan,” tutupnya.(Her/Ik)
Discussion about this post