Bersinergi, Dirjen Hubla Dukung Penuh Proyek Migas Kalsul

BALIKPAPAN – Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) laksanakan kunjungan kerja kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam rangka untuk memastikan kelancaran kegiatan hulu migas di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) bersama Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) yang diterima langsung oleh Dirjen Hubla Dr Capt Antoni Arif Priadi yang didampingi Direktur Lalu lintas dan Perhubungan Laut Dr Hartanto.

Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan update kegiatan hulu migas serta  beberapa proyek hulu migas di wilayah perairan khususnya yang berkategori kan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan fast project yang berada di wilayah Kalsul. Tidak hanya itu juga dibahas kaitannya dengan operasional Hulu Migas, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus (TERSUS) sekaligus pelayanan melalui inaportnet.

Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul, Azhari Idris menyampaikan bahwa di wilayah Kalimantan dan Sulawesi terdapat PSN ENI Indonesia di Blok North Ganal, yang nantinya akan melaksanakan penggelaran pipa sepanjang 100 km dari Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) di lokasi North Hub Eni menuju rencana Onshore Receiving Facility (ORF) yang berada di Tanjung Santan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

“Nantinya di Kapsul ada PSN dari ENI Indonesia di Blok North Ganal,  nantikan dilaksanakan penggelaran pipa 100 km dari floating production, ke storage dan offloading di Tanjung Santan,” tuturnya kepada media ini, Sabtu (19/10).

Tidak hanya itu, perlunya koordinasi dan kesepakatan bersama antar pihak terhadap beberapa proyek migas yang tumpang tindih dengan industri lain di wilayah perairan.

Ditambahkan olehnya, selain PSN tersebut, di wilayah Kalimantan Timur terdapat KKKS PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), khususnya di Lapangan Tunu yaitu sumur Tunaka akan melakukan pengeboran dan pembangunan fasilitas produksi anjungan lepas pantai dalam rangka menjaga keberlanjutan produksi WK Mahakam.

Kegiatan ini akan berlangsung dalam area yang saat ini juga beirisan dengan area konsesi ship to ship transfer di laut yang dioperasikan oleh pihak swasta lainnya yang juga mempunyai nilai ekonomi penting bagi bangsa ini.

Tidak hanya di Kalimantan Timur, di Sulawesi Tengah juga terdapat proyek pengembangan lapangan South Senoro oleh JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi yang ditargetkan onstream di Oktober 2025, proyek tersebut meliputi pagelaran pipa near shore 18″ sepanjang 3,6 km yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian aspek teknis dan formalitas yang berkaitan dengan kewenangan Otoritas Perhubungan Laut Daerah dan Pusat.

“Hal ini perlu diselaraskan agar kegiatan usaha hulu migas dengan kegiatan lainnya yang juga menggunakan ruang laut secara bersama sama dapat bekerja sama untuk kepentingan ekonomi dan energi nasional kita” tegas Azhari.

Dukungan otoritas perhubungan laut atas kegiatan hulu migas di perairan Kalimantan dan Sulawesi sangat dibutuhkan karena menyangkut PSN yang perlu pengawalan bersama agar proyek tersebut dapat onstream tepat waktu serta mendukung kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh KKKS dalam upaya peningkatan produksi dan lifting nasional. Melalui kunjungan ini diharapkan dapat dimitigasi dan dikendalikan segala macam potensi kendala yang dapat menghambat kelancaran operasi hulu migas.

Ditengah meningkatnya permintaan dan transisi energi, Indonesia harus mampu menjawab tantangan untuk memperkuat ketahanan energi, tentunya perlu kolaborasi antar pihak sehingga terwujudnya kelancaran industry hulu migas dalam mendukung target produksi nasional.

Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan, Dr Capt Antoni Arif Priadi menyambut baik kedatangan kunjungan kerja dan silaturahmi SKK Migas bersama KKKS di wilayah Kalsul.

“Koordinasi ini tentunya akan menjadi wujud kolaborasi dan sinergi antar badan untuk saling mendukung antar tupoksi masing-masing. Kami mendukung penuh rencana program-program yang akan dilaksanakan di wilayah Kalimantan dan Sulawesi oleh SKK Migas dan KKKS demi kepentingan masyarakat dan ketahanan nasional dalam bidang Minyak dan Gas Bumi,” ucapnya dikutip dari laman resmi SKK Migas.

SKK Migas dan KKKS bersama Ditjen Migas sepakat akan menindaklanjuti dalam diskusi lebih teknis yang akan dimulai dengan pelaksanaan Forum Kemaritiman Hulu Migas untuk mengindentifikasi dukungan dan kerjasama seperti yang diperlukan untuk mendukung rencana rencana strategis pemerintah dalam mengurangi subsidi bidang energi dengan terus meningkatkan produksi migas Indonesia.(**)