TANJUNG SELOR – Sejumlah kegiatan infrastruktur dan fisik dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terdampak rasionalisasi belanja negara, sebagai tindak lanjut dari Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.
Inpres ini juga sudah memiliki petunjuk teknis dalam turunannya sesuai menyusul Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Kami terus melakukan penyesuaian. Dampak dari rasionalisasi belanja ini DAK infrastruktur dan fisik. Tapi, APBD masih bisa dijadikan tumpuan untuk perbaikan infrastruktur,†ujarnya, Kamis (24/4/2025).
Ia menambahkan, meskipun adanya pemangkasan alokasi DAK sesuai dengan keputusan pemerintah pusat, namun Pemkab Bulungan tetap akan memperbaiki kondisi infrastruktur. Terlebih lagi, infrastruktur menjadi salah satu rekomendasi DPRD Bulungan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun 2024.
“Dengan adanya kebijakan ini, tentu kita berharap pada APBD kita saja. Tapi kita tetap optimis, pemerintah akan siap memperbaiki kondisi infrastruktur yang ada. Apalagi kan memang jadi catatan rekomendasi dari DPRD,” ungkapnya.
Sebagai gambaran konkret, bupati menyebutkan beberapa intervensi APBD 2025 untuk perbaikan infrastruktur krusial. Diantaranya, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp65,4 miliar untuk membiayai 10 proyek strategis di tahun 2025.
Hampir sebagian dari 10 proyek strategis tahun ini masih fokus pada peningkatan infrastruktur. Termasuk juga penanganan infrastruktur yang menghubungkan tiga kecamatan di hulu Sungai Kayan, yaitu Tanjung Palas Barat, Peso, dan Peso Hilir.
“Termasuk jembatan yang hampir memutuskan akses lalu lintas masyarakat ke Tanjung Selor,†ungkapnya.
Selain itu, APBD 2025 juga mengalokasikan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas menuju Kecamatan Tanjung Palas Barat, guna mempermudah akses masyarakat.
Termasuk akses jalan dari Tanjung Palas menuju Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah serta jalan Tanjung Selor menuju Desa Tanjung Agung, khususnya di sekitar wilayah Brigif yang sering dikeluhkan warga Tanjung Palas Timur, juga menjadi prioritas penanganan APBD tahun ini.
Semua rencana program itu awalnya mengandalkan anggaran DAK, tapi karena adanya kebijakan terbaru dari pemerintah pusat, maka mau tidak mau terpaksa akan dibebankan pada APBD Bulungan.
“Tahun ini juga kita memberikan perhatian serius di Kecamatan Bunyu dengan menganggarkan sekitar Rp10 miliar untuk perbaikan infrastruktur dalam APBD. Tapi, meskipun kondisinya seperti itu (bebankan APBD), Kita tetap optimis lakukan perbaikan infrastruktur yang ada,” tegasnya. (**/rn)
