TARAKAN – Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan masih ada 6 tenaga honorer yang masuk Database Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lantaran Tidka lolos dalam seleksi calon PPPK Tahap Pertama.
Lilis Damayanti, Kepala Bidang Perencanaan, Mutasi, dan Kepegawaian BKPSDM Tarakan, menjelaskan adapun 6 orang honorer tersebut berada di Dinas Perhubungan 1 orang, Dinas Pariwisata 1 orang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 1 Orang, Dinas Perikanan 1 orang, dan Dinas Lingkungan Hidup 2 orang.
“6 orang ini ngak masuk di tahap 1, nah mereka itu tidak diberhentikan juga sampai sekarang, dan masih bekerja dengan gaji non ASN. Mereka tidak mengikuti seleksi tahap 2,” jelasnya, Rabu (11/6/2025).
Lebih lanjut, Ia mengungkapkan 6 honorer ini rencana akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Meski begitu terkait waktunya pihaknya masih menunggu aturan pusat.
“Sistem paruh waktu ini belum tahu juga, cuma ketentuannya mungkin penggajiannya itu disesuaikan dengan kemampuan daerah,” terangnya.
Sekretaris BKPSDM, Muhammad Sa’aduddin Hakim menambahkan, saat juknis yang mengatur PPPK paruh waktu belum ada,
“Kita masih menunggu perubahan PP 11 tahun 2017, infonya di dalam PP itu mengatur juga tentang PPPK,” imbuhnya.
BKPSDM memastikan jika sudah ada peraturan resminya, pihaknya akan melaksanakan aturan tersebut, mulai disosialisasikan dan diterapkan. “Yang jelas honorer yang masuk database BKN itu yang menjadi konsen pemerintah untuk dilakukan penataan,” tegasnya.
M. Sa’aduddin Hakim mengatakan sistem kerja paruh waktu belum juga bisa dipastikan seperti apa, namun karena bahasanya paruh waktu kemungkinan bisa 60 persen atau 70 persen dari total jam kerja. (ary)
