JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung terus menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
Capaian tersebut ditegaskan melalui kehadiran Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, S.P., dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Kalimantan Utara Tahun 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Rabu (16/7/2025), di Auditorium Gedung Merah Putih, Jakarta.
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga sore hari itu dihadiri oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, Gubernur Kalimantan Utara Dr. Zainal Arifin Paliwang, para kepala daerah, pimpinan DPRD, serta jajaran inspektorat dan kepala perangkat daerah strategis se-Kaltara.
Dalam sambutannya, Bupati Ibrahim Ali menyampaikan apresiasi atas peran aktif KPK dalam membimbing daerah melalui sistem pengawasan dan pencegahan korupsi berbasis digital seperti Monitoring Center for Prevention (MCP) yang kini berkembang menjadi MSCP, serta pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI).
“Kedua instrumen ini bukan hanya alat ukur, tetapi juga menjadi cerminan atas keseriusan kita dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menekankan capaian tinggi Kabupaten Tana Tidung dalam MCP bukanlah hasil yang instan, melainkan buah dari kerja keras lintas sektor dan komitmen kuat dari seluruh jajaran.
Tercatat, skor MCP Pemkab Tana Tidung terus mengalami lonjakan dalam empat tahun terakhir:
Tahun 2021: 50,39 (peringkat terakhir se-Kaltara)
Tahun 2022: 81,80 (peringkat 3 se-Kaltara)
Tahun 2023: 90,05 (peringkat 1 se-Kaltara)
Tahun 2024: 92,72 (tetap peringkat 1 se-Kaltara)
Dengan capaian 92,72 pada 2024, Tana Tidung berhasil masuk dalam zona hijau (kategori “terjaga”) menurut klasifikasi KPK, sekaligus menempati peringkat ke-103 nasional dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Tak hanya itu, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 juga menunjukkan tren positif. Kabupaten Tana Tidung mencatat skor 78,85 dan menempati posisi teratas di wilayah Kalimantan Timur dan Utara, ketiga di Kalimantan, serta menjadi satu-satunya daerah di Kaltimtara yang masuk zona hijau dari sisi persepsi publik.
“Ini menunjukkan upaya kolektif kita mendapat kepercayaan publik. Baik internal ASN, masyarakat, maupun para ahli menilai sistem pemerintahan kita berjalan pada jalur yang benar,” tutur Ibrahim Ali.
Ia menegaskan, Pemkab Tana Tidung tidak akan lengah dengan capaian ini, melainkan menjadikannya sebagai motivasi untuk terus memperkuat sistem dan budaya kerja yang transparan, efisien, dan antikorupsi.
“Kehadiran saya dalam Rakor KPK ini adalah bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, untuk terus berada di garda terdepan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi secara sistemik dan berkelanjutan,” tegasnya. (*)
Discussion about this post