BALIKPAPAN – Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2025, sejumlah pedagang di Pasar Kelandasan II turut ambil bagian dalam upaya pemenuhan hak anak. Mereka menyerahkan bantuan sepatu kepada anak-anak binaan yang sebelumnya mengalami putus sekolah di wilayah Kelurahan Kelandasan Ulu.
Penyerahan bantuan dilakukan pada Rabu (23/7/2025) di ruang bermain anak Taman Bekapai. Sebanyak 12 pasang sepatu diserahkan secara simbolis kepada anak-anak binaan Forum Anak Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM).
Kegiatan ini didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan.
Pendamping Forum Anak dari DP3AKB, Sofya Anita, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mendukung pendidikan anak-anak yang pernah tertinggal.
“Kami sangat berterima kasih atas kepedulian para pedagang. Bantuan ini bisa menjadi penyemangat baru bagi anak-anak untuk terus melanjutkan pendidikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, momen Hari Anak Nasional menjadi pengingat pentingnya memperhatikan kelompok anak yang berada dalam situasi rentan, termasuk yang sempat terputus dari pendidikan formal.
Ketua komunitas pedagang Pasar Kelandasan, Yulius Adam, menjelaskan bahwa inisiatif donasi sepatu ini telah berjalan sejak 2023. Program ini bermula dari keprihatinan para pedagang saat melihat sejumlah anak sekolah menggunakan sandal atau sepatu yang rusak.
“Sejak tahun lalu kami mulai galang sepatu layak pakai, bahkan ada yang beli baru. Kami ingin mereka merasa lebih nyaman dan percaya diri saat kembali bersekolah,” katanya.
Tahun ini, kata Yulius, sebanyak 12 pasang sepatu telah disalurkan, dan masih akan ditambah 3 pasang lagi sesuai kebutuhan anak-anak binaan di kelurahan.
Program ini juga mendapat dukungan dari Kelurahan Kelandasan Ulu. Staf kelurahan, Muhammad Darmanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini berawal dari pendataan anak-anak yang putus sekolah pada tahun 2023.
Setelah mereka didampingi untuk kembali bersekolah di Satuan Pendidikan Nonformal (SKB), pihak kelurahan mulai menjalin kerja sama dengan para pedagang untuk memenuhi kebutuhan pendukung lainnya.
“Kami berupaya agar mereka tidak hanya kembali bersekolah, tapi juga merasa didukung secara perlengkapan. Respons dari pedagang sangat positif,” terangnya.
Kegiatan ini menjadi contoh kolaborasi antara masyarakat, kelurahan, dan pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan hak dasar anak, terutama di bidang pendidikan.
“Kita berharap program seperti ini bisa diperluas ke wilayah lain agar semakin banyak anak yang terbantu,” tandasnya. (*)
Discussion about this post