TANJUNG SELOR – Beri pemerataan layanan kesehatan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bulungan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Salah satu langkah konkret yang kini dilakukan adalah menghidupkan kembali proyek pembangunan Rumah Sakit Pertama (RSP) di Kecamatan Bunyu.
Pembangunan RS tersebut sempat terhenti karena persoalan hukum yang menjerat proses pengerjaannya beberapa tahun lalu. Namun setelah melalui proses panjang, kasus hukumnya kini telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), membuka ruang bagi kelanjutan proyek vital ini.
Tak ingin mengulangi kesalahan masa lalu, Pemkab Bulungan langsung berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai regulasi. Langkah ini dipilih sebagai bentuk kehati-hatian sekaligus komitmen terhadap tata kelola yang bersih.
“Kami telah menjalin komunikasi dengan KPK untuk mendapat pendampingan. Saat ini kami menunggu arahan teknis agar proses pembangunan RSP Bunyu bisa kembali berjalan sesuai aturan,” kata Bupati Bulungan, Syarwani, Rabu (23/7/2025).
Ia menegaskan, kehadiran rumah sakit di Pulau Bunyu bukan semata persoalan proyek fisik, melainkan bentuk keadilan sosial. Warga di daerah terluar juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas.
“Kita bicara soal hak dasar. Kami tidak ingin ada lagi warga yang harus menyeberang laut atau melakukan perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan perawatan medis,” tegas Syarwani.
Pemkab memastikan pembangunan kembali RSP Bunyu akan dikawal ketat dalam prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum. Koordinasi dengan KPK menjadi landasan utama agar proyek berjalan tanpa hambatan birokrasi atau pelanggaran hukum.
Bupati juga menyebut, pemerintah daerah siap menyesuaikan teknis anggaran dan revisi desain jika memang diperlukan. Fokus utamanya, bagaimana RS ini dapat segera dimanfaatkan masyarakat, terutama sebagai fasilitas rujukan di kawasan pesisir.
“Dengan pendampingan dari KPK dan dukungan lintas sektor, kami yakin rumah sakit ini akan berdiri kokoh, bukan hanya secara fisik tapi juga secara integritas,” tambahnya.
RSP Bunyu nantinya akan melayani lebih dari 10 ribu jiwa penduduk Bunyu dan sekitarnya. Fasilitas ini ditargetkan menjadi rumah sakit rujukan kelas pratama yang dilengkapi dengan layanan dasar medis dan sistem rujukan ke fasilitas tingkat lanjut.
Pemkab berharap keberadaan RS ini menjadi simbol bahwa negara hadir hingga ke wilayah paling luar. Syarwani juga menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara merata.
“Ini bukan sekadar proyek bangunan, tetapi bagian dari transformasi layanan dasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” tutupnya. (rn)
