BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan mengajak seluruh unsur pemerintahan di tingkat bawah, mulai dari ketua RT, lurah, hingga camat, untuk lebih proaktif dalam memantau kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ajakannya ditujukan untuk memperkuat efektivitas pelayanan publik hingga ke tingkat keluarga.
Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, dalam arahannya kepada para aparatur wilayah. Menurutnya, peran struktural di lini terdepan menjadi kunci dalam mempercepat penanganan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi warga.
Ia menyebut, aparat wilayah seperti RT dan Lurah punya posisi strategis untuk mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan masing-masing, mulai dari stunting, kemiskinan, pengangguran, hingga kekerasan dalam rumah tangga.
“Monitoring harus dilakukan rutin. Jangan menunggu ada masalah besar baru bergerak,” ucap Bagus, Kamis (24/7/2025).
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah stunting. Bagus meminta aparat wilayah untuk aktif mendata dan mendampingi keluarga yang memiliki ibu hamil dan balita, agar potensi stunting bisa ditekan sejak dini. Pendekatan berbasis keluarga menjadi fokus utama yang kini sedang dikuatkan pemerintah kota.
“Kalau pendataan di level RT akurat, pemerintah juga bisa lebih cepat dan tepat dalam memberikan bantuan sosial. Intervensi berbasis data jauh lebih efektif,” jelasnya.
Bagus mencontohkan, jika diketahui ada rumah tangga dengan anak stunting atau ibu hamil tanpa pendampingan kesehatan yang memadai, maka itu bisa segera ditangani oleh dinas terkait.
Ia menyebut informasi dari lapangan adalah modal awal untuk merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan nyata.
Tak hanya soal gizi dan kesehatan, Bagus juga menyoroti pentingnya pelibatan RT dalam menangani persoalan sosial yang lebih luas. Salah satunya adalah pendeteksian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan anak yang terpaksa putus sekolah karena kendala ekonomi.
“Kita tahu, banyak masalah sosial yang berakar dari kondisi ekonomi keluarga. Maka, RT dan lurah harus peka terhadap itu. Jangan sampai kasus KDRT atau anak putus sekolah luput dari perhatian,” ujarnya.
Pemerintah kota, lanjut Bagus, kini tengah menguatkan fokus pada penurunan angka kemiskinan, sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah. Salah satu upaya yang sedang digalakkan adalah pembukaan lapangan kerja serta peningkatan kualitas pendataan warga.
Ia menekankan bahwa keterlibatan aktif seluruh unsur pemerintahan wilayah menjadi kunci agar kebijakan pemerintah tidak hanya berhenti di atas kertas. “Sinergi dari atas sampai bawah harus berjalan. Data valid dari RT jadi fondasi penting untuk menyusun langkah yang tepat,” katanya.
Bagus berharap, kolaborasi ini tidak hanya menjadi formalitas struktural, melainkan benar-benar dijalankan dengan semangat pelayanan. Ketika RT dan lurah bersikap responsif, maka pemerintah akan lebih mudah dalam mendorong percepatan pembangunan sosial di daerah.
“Kita butuh kepedulian dan gerak cepat dari para ketua RT dan lurah. Kalau mereka benar-benar aktif, kita bisa lebih mudah menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan sejahtera bagi seluruh warga Balikpapan,” pungkasnya. (*)
