BALIKPAPAN, Fokusborneo.com – Sebanyak 158 pekerja di Balikpapan masih menunggu pembayaran kompensasi senilai Rp1,48 miliar, meski sebagian telah menerima haknya. Menyikapi kondisi ini, Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mendesak seluruh pihak terkait untuk menuntaskan pembayaran dalam waktu maksimal dua hari.
Menurut Alwi, penyelesaian cepat tidak hanya menjadi hak pekerja, tetapi juga krusial untuk menjaga ketenangan dan kondusifitas kota yang selama ini dikenal aman dan tertib.
“Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pagi ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Saya hanya ingin mengingatkan kembali hasil kesepakatan rapat pada 2 September lalu bersama Komisi IV. Ada lima poin penting yang disepakati bersama, dan hingga kini belum seluruhnya dijalankan,” ujar Alwi membuka rapat di kantor DPRD Balikpapan, Rabu (29/10/2025).
Alwi menjelaskan, beberapa poin terkait keterlambatan pembayaran gaji telah diselesaikan, termasuk gaji bulan Juli dan Agustus yang sempat tertunda namun akhirnya dibayarkan meski tanpa denda.
Namun, persoalan terbesar kini terletak pada pembayaran kompensasi bagi pekerja yang seharusnya diselesaikan satu minggu setelah perhitungan resmi oleh pengawas ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur.
“Masalahnya, sekarang sudah berjalan lima minggu. Dari total sekitar 300 karyawan, yang sudah dibayar baru 145 orang, sementara sisanya 158 orang belum menerima hak mereka. Nilainya mencapai Rp1,480 miliar berdasarkan perhitungan resmi dari Disnaker,” jelas Alwi.
Ia menekankan angka tersebut merupakan hasil verifikasi dari Disnaker Balikpapan dan pengawas provinsi, sehingga tidak ada alasan untuk menunda lebih lama.
Lebih lanjut, Alwi menyoroti adanya informasi pihak RDMP JO telah membayarkan Rp6,8 miliar kepada perusahaan kontraktor Congwon/PT ERA. Namun dana tersebut belum seluruhnya diteruskan kepada para pekerja.
“Kalau dana 6,8 miliar sudah ditransfer, mestinya bisa tercover. Pertanyaannya, ke mana sisanya? Ini harus segera dijelaskan,” tegasnya.
Ketua DPRD Balikpapan itu juga menegaskan komitmennya dengan mengorbankan waktu rapat paripurna demi prioritas penyelesaian kasus ini.
“Saya tinggalkan paripurna demi teman-teman pekerja. Saya ingin persoalan ini clear dan clean. Tidak cukup hanya janji atau rapat, tapi harus ada aksi nyata,” tegasnya.
Alwi mengingatkan, Balikpapan merupakan salah satu kota paling kondusif di Indonesia, dan ketenangan ini tidak boleh terganggu oleh aksi massa.
“Saya sudah mendapat informasi dari Kapolres, besok ada rencana demo besar. Kalau masalah ini bisa diselesaikan dalam satu atau dua hari, tidak perlu ada demo. Tapi ini harus serius,” katanya.
Dalam berita acara yang telah ditandatangani bersama berbagai pihak, mulai dari Komisi IV DPRD, Disnaker, PT Kilang Pertamina, hingga serikat pekerja KSPSI—disepakati bahwa pembayaran kompensasi harus tuntas dalam waktu satu minggu. Namun hingga kini, komitmen itu belum dijalankan sepenuhnya.
“Kalau sudah ditandatangani bersama tapi tidak dijalankan, ini bisa dibawa ke ranah hukum. Kita sudah sepakat, harus diselesaikan,” kata Alwi menutup rapat dengan tegas.
Alwi kembali menegaskan dirinya tidak ingin melihat Balikpapan harus viral karena kericuhan. “Jangan sampai warga Balikpapan yang selama ini sabar dan tertib justru disakiti. Saya berharap masalah ini selesai secara adil dan cepat, tanpa perlu gejolak,” pungkasnya. (oc)
Discussion about this post