TANJUNG SELOR – Setelah buronan lingkungan Juliet Kristianto Liu diamankan di Bandara Soekarno-Hatta, Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor menjatuhkan vonis tegas terhadap perusahaan yang dipimpinnya, PT Pipit Mutiara Jaya (PMJ), Senin (28/7/2025).
Perusahaan tambang asal Tarakan itu dinyatakan bersalah dalam perkara penambangan ilegal di Kabupaten Tana Tidung dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp85 miliar. Rinciannya, Rp50 miliar sebagai denda pokok dan lebih dari Rp35 miliar sebagai pidana tambahan berupa kompensasi atas kerusakan lingkungan.
“Jika denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan, jaksa dapat menyita aset perusahaan untuk menutupi kewajiban tersebut,” tegas Ketua Majelis Hakim Budi Hermanto dalam sidang pembacaan putusan.
Putusan ini melampaui tuntutan jaksa yang hanya meminta denda Rp50 miliar tanpa kompensasi tambahan. Majelis hakim menilai, PT PMJ telah melakukan kegiatan tambang seperti pembukaan lahan dan penambangan di luar izin operasional, termasuk di kawasan hutan negara tanpa IPPKH dan di lahan milik PT Mitra Bara Jaya (MBJ).
Vonis terhadap PT PMJ ini menjadi sorotan publik, karena hanya berselang tiga hari setelah ditangkapnya Juliet Liu, Komisaris Utama perusahaan tersebut, oleh tim gabungan dari NCB Interpol Indonesia, Dittipidter Bareskrim Polri, dan Imigrasi Soekarno-Hatta.
Juliet masuk dalam daftar buronan Interpol Red Notice atas kasus kejahatan lingkungan yang berkaitan langsung dengan aktivitas tambang ilegal PMJ di Desa Bandan Bikis, Kecamatan Sesayap Hilir, Tana Tidung.
Setelah terdeteksi hendak menuju Singapura dari Hongkong, NCB Interpol Indonesia segera berkoordinasi agar Juliet ditolak masuk ke Singapura dan dipulangkan ke Jakarta, tempat ia langsung diamankan dan diserahkan ke Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Dalam dokumen perkara nomor 154/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjs, Juliet berpotensi ikut dimintai pertanggungjawaban hukum apabila PT PMJ tidak menjalankan kewajiban pemulihan lingkungan.
Hal itu tercantum dalam tuntutan jaksa yang meminta aset perusahaan, pemegang saham, hingga komisaris—termasuk Juliet—dapat disita dan dilelang untuk membiayai reklamasi.
Muhammad Jusuf, Direktur PT PMJ, menjadi pihak yang didudukkan sebagai terdakwa dalam persidangan ini. Ia terbukti melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba karena melakukan kegiatan tambang tanpa izin resmi.
Perkara ini bermula dari laporan PT Mitra Bara Jaya (MBJ) pada tahun 2023 ke Mabes Polri. MBJ menuding PMJ menambang tanpa izin di wilayah konsesinya, serta mencemari lingkungan sekitar.
Pihak PMJ menyatakan akan mengajukan banding atas vonis tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Muhammad Jusuf maupun tim kuasa hukum perusahaan. (rn)
Discussion about this post