BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan terus meningkatkan upaya pengendalian banjir melalui berbagai program strategis dan kolaborasi antarinstansi. Salah satu fokus utama, memperkuat peran lurah dan camat sebagai garda terdepan dalam mengawasi kondisi lingkungan di tingkat wilayah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan, Sudirman, menekankan pengawasan lingkungan tidak boleh hanya bersifat reaktif. Menurutnya, pencegahan harus dimulai dari hulu, yaitu pengawasan aktivitas warga dan pembangunan yang berpotensi memicu banjir.
“Lurah dan camat paling memahami kondisi wilayahnya. Mereka bisa mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi, seperti pengupasan lahan atau pembangunan tanpa izin, dan langsung menindaklanjuti koordinasi dengan Satpol PP, DLH, maupun Dinas Perizinan,” jelas Sudirman, Jumat (15/8/2025).
Meskipun Balikpapan telah melakukan berbagai upaya, beberapa kawasan masih rawan banjir. Menurut Sudirman, Damai dan Beler menjadi titik kritis karena topografi dan kondisi lahan yang sensitif.
Di Damai, luapan air sering mengganggu aktivitas warga ketika hujan deras turun. Sementara di Beler, lahan terbuka yang berstatus sengketa membuat upaya mitigasi belum maksimal.
“Kalau pemilik lahan sudah jelas, kami bisa meminta mereka membuat sedimen trap atau menanam rumput untuk menahan aliran air. Tapi tahap awal harus dilacak dulu oleh kelurahan dan kecamatan,” ujarnya.
Sudirman menyebutkan perbaikan drainase, pelebaran sungai, dan pembersihan saluran air telah membuahkan hasil positif di beberapa wilayah, seperti Sepinggan. Kawasan ini dulunya langganan banjir, namun kini genangan air cepat surut setelah hujan.
“Ini membuktikan pengendalian banjir efektif jika ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat,” tambahnya.
DLH Balikpapan menekankan, penanganan banjir tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi antarinstansi, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP, dan Dinas Perizinan, menjadi kunci. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan, mulai dari menjaga saluran air hingga melaporkan aktivitas yang berpotensi memicu banjir.
Sudirman menegaskan, semua pembangunan harus sesuai tata ruang dan dilengkapi dokumen lingkungan, seperti Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
“Kalau ada pembangunan yang mengupas lahan tanpa izin atau melanggar aturan, tim gabungan bisa turun. Kalau sudah berizin tapi melanggar ketentuan, itu ranah Dinas Perizinan,” katanya.
Selain pengawasan, DLH Balikpapan mendorong dukungan penuh terhadap proyek-proyek strategis pengendalian banjir, seperti pembangunan bendung pengendali (bendali) dan kolam retensi di berbagai titik rawan.
Proyek ini bertujuan menahan aliran air hujan sebelum masuk ke kawasan permukiman, sehingga risiko banjir berkurang secara signifikan.
“Balikpapan sudah bekerja keras dalam mengendalikan banjir. Progresnya bagus, tapi upaya ini harus terus berlanjut. Perencanaan kota juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan agar pembangunan berkelanjutan bisa tercapai,” pungkas Sudirman.
Masalah sengketa lahan menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan banjir. Di beberapa titik, upaya mitigasi tertunda karena status kepemilikan lahan belum jelas.
DLH mendorong lurah dan camat aktif melakukan identifikasi dan koordinasi agar langkah-langkah pencegahan bisa segera diterapkan, seperti pembuatan saluran sementara atau penanaman vegetasi untuk menahan aliran air.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Balikpapan berupaya tidak hanya menanggulangi banjir, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.
“Sebenarnya, kolaborasi antara pemerintah dan warga ini bisa menjadi fondasi utama agar kota tetap aman dari genangan air di musim hujan,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post