JAKARTA, Fokusborneo.com – Anggota DPD RI asal Kalimantan Utara (Kaltara), H. Hasan Basri, M.H., menyampaikan laporan komprehensif terkait sejumlah permasalahan krusial di wilayah Kalimantan dan Sulawesi dalam Sidang Paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/26).
Hadir mewakili Sub Wilayah Timur I yang membawahi 9 provinsi, Hasan Basri yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD/MPR RI ini menegaskan kehadirannya merupakan mandat konstitusi untuk memastikan suara daerah tidak terabaikan dalam kebijakan nasional.
“Kehadiran kami di sini adalah amanah masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi daerah agar lahir kebijakan nasional yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat di daerah,” ujar Hasan Basri.
Dalam laporannya, Hasan Basri menyoroti efektivitas UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Ia mengungkapkan wilayah Kalimantan dan Sulawesi kini berada dalam tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, rob, hingga kebakaran hutan.
“Sistem peringatan dini bencana belum menjangkau tingkat kabupaten, kota, bahkan desa. Infrastruktur pengendalian bencana juga belum memadai, sehingga banjir dan kebakaran lahan terus terjadi berulang kali,” jelasnya.
Selain itu, ia mengkritisi pelaksanaan UU Kehutanan dan UU Cipta Kerja terkait laju deforestasi yang belum terkendali. Hasan Basri menekankan masih lemahnya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, tumpang tindih tata ruang, hingga lemahnya pengawasan perizinan yang memicu bencana ekologis.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Hasan Basri membawa temuan lapangan mengenai sulitnya UMKM dan pedagang rumahan mengakses bantuan pemerintah. Kendala utama terletak pada legalitas usaha (NIB/SKU), rendahnya literasi digital, hingga syarat agunan perbankan yang dinilai memberatkan pelaku usaha kecil.
Terkait UU Harmonisasasi Peraturan Perpajakan (HPP), ia menyampaikan kekhawatiran masyarakat daerah mengenai integrasi NIK menjadi NPWP.
“Pelaku UMKM dan pekerja informal khawatir soal keamanan data pribadi dan dampaknya terhadap akses bantuan sosial. Selain itu, pemungutan pajak di marketplace mulai berdampak pada arus kas UMKM karena sistem bukti potong yang belum terintegrasi sempurna,” tambahnya.
Masalah infrastruktur juga menjadi poin tajam. Hasan Basri melaporkan sistem drainase yang buruk telah memicu kerusakan jalan, abrasi pantai, hingga banjir yang merendam lahan pertanian.
Di sisi lain, sektor pertanian dan perkebunan masih dihantui oleh konflik agraria dan tekanan dari ekspansi tambang serta sawit.
Hasan Basri menyampaikan sejumlah rekomendasi resmi DPD RI untuk diteruskan kepada Pemerintah Pusat, di antaranya:
• Perlindungan Lahan Pertanian: Memperketat pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menghentikan alih fungsi lahan pangan secara konsisten.
• Stabilitas Harga Pokok: Mendesak kebijakan harga Beras Bulog SPHP dan HET Minyakita agar lebih sensitif terhadap kondisi wilayah pedalaman, terutama saat menjelang hari besar keagamaan.
• Infrastruktur Prioritas: Meminta Kementerian PU untuk segera mengakselerasi program pengendalian banjir dan normalisasi sungai di wilayah kritis.
Melalui sinergi di parlemen, Hasan Basri berharap kebijakan yang dihasilkan ke depan mampu menjawab tantangan pembangunan secara riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Timur I secara merata.(*/mt)
Discussion about this post