TARAKAN, Fokusborneo.com – Pemerintah Kota Tarakan menyiapkan langkah strategis pemulihan pasca bencana dengan menggelar penyusunan Kajian Kebutuhan dan Rencana Rehabilitasi-Rekonstruksi (R3P), agar bantuan dan pemulihan dapat tepat sasaran bagi masyarakat terdampak.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is, Senin (22/9/2025), di Ruang Imbaya Setda Kota Tarakan.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 22–23 September 2025, ini diikuti oleh berbagai perangkat daerah yang memiliki peran dalam penanggulangan bencana, baik dalam tahap penilaian kebutuhan maupun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Wakil Wali Kota menekankan pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam penanganan pasca bencana, mulai dari pengkajian kebutuhan hingga penyusunan rencana pemulihan yang terukur.
“Keberadaan Tim Jitupasna sangat penting untuk menghasilkan informasi yang akurat, cepat, dan tepat, sebagai dasar penyusunan R3P. Tanpa data yang valid dan koordinasi yang baik, rehabilitasi dan rekonstruksi bisa kurang efektif,” ujarnya.
Ia menambahkan, melalui penyusunan kajian kebutuhan dan rencana rehabilitasi-rekonstruksi yang sistematis, sekaligus memastikan setiap bantuan dan upaya pemulihan dapat tepat sasaran, efektif, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat yang terdampak bencana.
“Setiap langkah pemulihan tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak. Sinergi seluruh perangkat daerah menjadi kunci keberhasilan program ini,” tambahnya.
Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara Tim Jitupasna dan seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
“Koordinasi yang solid akan memastikan semua program berjalan lancar dan tepat sasaran. Masyarakat harus merasakan manfaatnya langsung,” kata Ibnu Saud Is.
Kegiatan penyusunan Jitupasna dan R3P ini merupakan bagian dari strategi Pemkot Tarakan dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menghadapi bencana, memperkuat sistem penanggulangan, serta menyiapkan langkah-langkah strategis pemulihan wilayah dan masyarakat.
Selain pengkajian kebutuhan, kegiatan ini juga membahas mekanisme koordinasi antar perangkat daerah, prioritas pemulihan infrastruktur, hingga langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
“Kita tidak hanya fokus pada perbaikan pasca bencana, tapi juga pada pencegahan agar masyarakat lebih siap menghadapi kemungkinan bencana di masa depan,” tegasnya. (*)
Discussion about this post