SAMARINDA, Fokusborneo.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda menolak seluruh gugatan PT. Sanjung Makmur terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung.
Gugatan tersebut berkaitan dengan penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk PT. Borneo Agro Sakti.
Perkara dengan nomor 10/G/2025/PTUN.SMD ini melibatkan PT. Sanjung Makmur sebagai penggugat, Kepala DPMPTSP Tana Tidung sebagai tergugat, dan PT. Borneo Agro Sakti sebagai tergugat intervensi.
Gugatan diajukan lantaran penggugat menilai penerbitan PKKPR untuk PT. Borneo Agro Sakti tidak sah secara prosedur dan menimbulkan tumpang tindih izin lokasi.
Tim kuasa hukum Pemda Tana Tidung, Aryono Putra, S.H., M.H., yang didampingi Buntar Arif Pratomo, S.H., Hamzah Amrie, S.H., M.AP, dan Ewa Kurniawan, S.H., mengatakan putusan disampaikan melalui layanan e-court Mahkamah Agung RI, Selasa (23/9/2025).
Aryo menerangkan inti sengketa berkaitan dengan penerbitan PKKPR Nomor 15122310316504001 tertanggal 5 Maret 2025.
“Duduk perkara ini terkait penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk PT. Borneo Agro Sakti. Semua prosedur telah sesuai dengan aturan perundang-undangan,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menegaskan Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kabupaten Tana Tidung periode 2023–2028 telah melibatkan instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat.
“Pertimbangan forum penataan ruang tidak mengurangi kewenangan pejabat yang berwenang menerbitkan PKKPR. Dengan demikian, proses penerbitan sudah sesuai peraturan yang berlaku, termasuk Pasal 10 Permen ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2021,” tambah Aryo.
Majelis hakim juga menekankan izin lokasi milik penggugat, yang diterbitkan pada 12 Agustus 2020, telah berakhir masa berlakunya pada 12 Agustus 2023. Sehingga, penerbitan PKKPR untuk PT. Borneo Agro Sakti tidak menimbulkan tumpang tindih perizinan dan telah sesuai substansi.
“Gugatan penggugat ditolak seluruhnya. Semua prosedur dan ketentuan hukum telah dipenuhi,” jelas Aryo.
Selain menolak gugatan pokok, PTUN Samarinda menolak permohonan penundaan yang diajukan penggugat, menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat intervensi tidak diterima seluruhnya, serta menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 482.000,00.
Aryo menambahkan keputusan ini menunjukkan komitmen Pemda Tana Tidung dalam mendorong investasi yang transparan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Bupati Ibrahim Ali memastikan investasi di Tana Tidung bukan sekadar formalitas. Semua pelaku usaha, baik di sektor perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan batu bara, energi, dan mineral, wajib memiliki komitmen kuat dan tidak main-main. Evaluasi kegiatan usaha akan dilakukan secara rutin agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Keputusan ini menjadi catatan penting bagi semua pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Tana Tidung. Menurutnya, langkah tegas pemerintah daerah tidak hanya menegakkan aturan perundang-undangan, tetapi juga memastikan investasi berdampak positif bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mendukung langkah bijaksana Bupati Ibrahim Ali. Pemda Tana Tidung. Putusan PTUN Samarinda ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap izin usaha harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku,” pungkasnya. (*/hr)
Discussion about this post