TANA TIDUNG, Fokusborneo.com — Menjawab sorotan publik terkait transparansi proyek pembangunan Jembatan Sei Sebawang, Inspektorat Kabupaten Tana Tidung menegaskan seluruh proses pelaksanaan kegiatan tersebut telah diawasi dan diperiksa secara langsung di lapangan.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang meminta adanya verifikasi fisik terhadap pelaksanaan proyek strategis tersebut.
Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten Tana Tidung, Dimas Aditya, S.Hut., M.H., menjelaskan, pemeriksaan lapangan dilakukan pada 18 Agustus 2025 dengan melibatkan tim teknis, auditor, serta unsur pengawasan dari perangkat daerah terkait.
Tujuannya untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai dengan peraturan dan tidak menimbulkan potensi kerugian negara.
“Kami telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan audit menyeluruh. Pemeriksaan kami tidak hanya melihat progres fisik di lokasi, tapi juga mencocokkan dokumen administrasi, laporan keuangan, dan bukti realisasi anggaran. Semua itu harus sinkron,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses audit ini dilakukan secara terbuka dan independen, sesuai dengan prinsip Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat juga melakukan pengujian terhadap kesesuaian antara pengakuan aset, volume pekerjaan, serta pencatatan dalam laporan keuangan daerah tahun anggaran 2024.
“Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada unsur penyimpangan yang disengaja. Jika pun ditemukan ketidaksesuaian administratif, hal tersebut bersifat teknis dan langsung kami tindak lanjuti sesuai rekomendasi BPK,” tegasnya.
Sorotan terhadap proyek ini sebelumnya mencuat setelah Ketua PPKLH Kalimantan Utara, Natalius Jhon, menilai Dinas PUPRPKP Tana Tidung kurang terbuka dalam penyampaian informasi publik. Menanggapi hal tersebut, Dimas Aditya menegaskan pemerintah daerah justru berkomitmen memperkuat transparansi melalui sistem pengawasan yang berbasis digital.
“Masukan dari masyarakat maupun lembaga pengawasan eksternal kami anggap sebagai bagian penting dari mekanisme check and balance. Kami tidak menutup diri terhadap kritik. Justru hal itu menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan proyek semakin transparan,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan pemerintah daerah terus memperkuat sinergi antarinstansi untuk memastikan pelaksanaan proyek Jembatan Sei Sebawang berjalan lancar.
Koordinasi dilakukan tidak hanya dengan Dinas PUPRPKP, tetapi juga dengan BPKAD dan bagian perencanaan agar seluruh aspek pelaporan keuangan dan progres fisik saling terhubung.
Selain itu, Inspektorat tengah mengembangkan sistem pelaporan daring yang memungkinkan masyarakat dapat memantau langsung perkembangan proyek strategis daerah, termasuk Jembatan Sei Sebawang.
“Dengan sistem digital, publik bisa melihat capaian progres pekerjaan, nilai kontrak, serta tahapan penyelesaian. Ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” jelasnya.
Dimas berharap masyarakat tetap memberikan dukungan positif terhadap proses pembangunan di daerah. Menurutnya, proyek Jembatan Sei Sebawang merupakan salah satu infrastruktur penting yang diharapkan dapat memperkuat konektivitas wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Tana Tidung.
“Tujuan kami memastikan setiap rupiah dari anggaran daerah digunakan tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Pengawasan yang kami lakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan pembangunan berjalan benar dan memberi hasil nyata,” tandasnya. (*/Tim)
Discussion about this post