TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com — Meski sebagian besar sub unit pengelola dana Non-RKUD di Bulungan telah menerapkan transaksi non tunai, sejumlah proses masih dilakukan secara manual.
Sebagai langkah untuk menyederhanakan, mempercepat, dan mengefisienkan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan meluncurkan Agen BULAN (Bulungan Akuntabilitas Non Tunai) yang dirangkai dengan bimbingan teknis pengelolaan keuangan digital.
Program ini digagas oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan ditujukan kepada bendahara sub unit pengelola dana Non-RKUD. Mereka akan menjadi motor utama dalam memperluas transaksi non tunai, khususnya di satuan pendidikan dan fasilitas kesehatan.
Saat ini, Kabupaten Bulungan memiliki 408 sub unit pengelola dana Non-RKUD, mulai dari rumah sakit, puskesmas, PAUD, TK, SD, hingga SMP, baik negeri maupun swasta. Dari jumlah tersebut, 91 persen atau 365 sub unit telah menerapkan transaksi non tunai melalui Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah (ATKP) Bankaltimtara.
Meski begitu, proses validasi saldo dana BOS, BOP PAUD, BOK, hingga pendapatan BLUD masih dilakukan secara manual. Selain itu, banyak pelaku usaha lokal di wilayah 3T belum memiliki rekening Bankaltimtara, sehingga pembayaran harus melalui kliring atau pemindahbukuan manual. Kondisi ini memakan waktu lebih lama dan menimbulkan biaya tambahan.
Bupati Bulungan, Syarwani, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi BKAD dengan mitra strategis seperti Bank Indonesia, OJK, Bankaltimtara, BPKP, dan Inspektorat yang mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah.
“Peluncuran program BULAN merupakan langkah penting untuk membangun sistem keuangan yang akuntabel, efisien, dan transparan,” ujarnya.
Ia menekankan bimbingan teknis bertujuan agar bendahara sub unit memahami pengelolaan transaksi non tunai, sistem perbankan digital, serta mekanisme pelaporan modern.
“Dengan pemahaman yang tepat, seluruh proses keuangan dapat berjalan lebih cepat dan risiko kesalahan dapat diminimalkan,” tambahnya.
Syarwani juga menekankan pentingnya memperluas penerapan transaksi non tunai di berbagai layanan publik.
“Contohnya pada pembayaran tiket speedboat di Pelabuhan Kayan II dan rekam medis digital. Digitalisasi ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah,” katanya.
Selain itu, Bupati menekankan Agen BULAN juga diharapkan membuka akses perbankan bagi pelaku usaha lokal.
“Pelaku usaha di wilayah 3T yang sebelumnya kesulitan akses ke rekening bank kini dapat bertransaksi lebih mudah dan cepat, sekaligus mendukung efisiensi anggaran,” ujarnya.
Program Agen BULAN juga ditargetkan memperkuat akurasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
“Integrasi aplikasi digital di setiap unit kerja akan mempermudah operator, mempercepat penyusunan laporan, dan meminimalkan risiko kesalahan input data,” pungkasnya. (**)
Discussion about this post