JAKARTA, Fokusborneo.com — Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) tingkat nasional di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025) malam, diwarnai penekanan Menteri HAM Natalius Pigai mengenai pentingnya nilai kemanusiaan sebagai dasar pembangunan bangsa.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, mulai dari Menteri Agama RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hakim Mahkamah Agung RI, Wakil Menteri Bappenas, Wamendagri, Wamendesa, hingga duta besar negara sahabat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara turut hadir melalui Pj. Sekretaris Daerah, Dr. Bustan, S.E., M.Si, yang mewakili Gubernur Kaltara.
Dalam sambutannya, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan hak asasi manusia merupakan fondasi moral yang tidak dapat dipisahkan dari arah pembangunan nasional. Ia menekankan nilai kemanusiaan memiliki kekuatan yang melampaui batas suku, agama, dan identitas apa pun.
Pigai mengutip solidaritas internasional terhadap rakyat Palestina sebagai contoh nyata kemanusiaan memiliki daya ikat universal.
“Human right memiliki kekuatan moral yang mampu menembus sekat identitas. Ketika nurani berbicara, manusia berdiri pada sisi yang sama,” ujarnya.
Ia menambahkan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pemajuan HAM diwujudkan secara konkret melalui pendirian Kementerian HAM, sebuah institusi strategis yang dirancang untuk memperkuat perlindungan HAM di dalam negeri sekaligus mempersiapkan langkah jangka panjang menuju Indonesia 2045. Salah satunya melalui target besar menjadikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
“Jika Indonesia berada pada posisi tersebut, kita memiliki peluang lebih luas untuk memimpin agenda kemanusiaan global. Kita ingin mendorong lahirnya Konvensi HAM internasional dari perspektif Indonesia—berkeadilan, menghargai keberagaman, dan menjunjung solidaritas,” tegas Pigai.
Selain memaparkan agenda global, Pigai menekankan pentingnya penguatan karakter bangsa melalui tindakan nyata.
Pigai juga menilai peringatan Hari HAM harus menjadi momentum evaluasi. Ia menekankan negara memerlukan keberanian untuk memperbaiki kekurangan serta memastikan layanan dasar benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan.
“Setiap hari harus menjadi ruang untuk menumbuhkan empati dan simpati. Ini harus lahir dari kesadaran diri bahwa kita memiliki tanggung jawab moral untuk membantu sesama,” katanya.
Ia menyebut penerapan prinsip HAM dalam tata kelola pemerintahan bukan hanya kewajiban formal, tetapi langkah penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan pembangunan yang inklusif.
“Jangan takut dan jangan mundur ketika membela kebenaran. Perjuangan terhadap keadilan harus berjalan terus, namun seluruh langkah tetap berada dalam koridor konstitusi,” tegasnya.
Sementara itu, Pj. Sekda Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, menyampaikan pesan Menteri HAM menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat prinsip kemanusiaan dalam setiap kebijakan.
“Peringatan Hari HAM ini mengingatkan pelayanan publik dan program pembangunan harus berpihak pada martabat manusia. Prinsip HAM harus hadir dalam pendidikan, kesehatan, serta perlindungan kelompok rentan,” ucapnya.
Ia menegaskan Kaltara berkomitmen memperluas program yang mendorong partisipasi masyarakat, terutama dalam pemantauan pelayanan publik dan akses informasi. Menurutnya, peningkatan peran masyarakat akan memperkuat proses pengawasan dan memastikan hak-hak warga terpenuhi secara adil.
Pj Sekda juga menambahkan Pemprov Kaltara memandang isu HAM sebagai bagian dari upaya pembangunan jangka panjang daerah. Ia menyampaikan evaluasi berkala, perbaikan layanan, serta peningkatan kapasitas aparatur menjadi langkah penting untuk menindaklanjuti pesan dari peringatan Hari HAM 2025.
“Pemprov Kaltara terus mengembangkan sistem pelayanan yang memberi ruang bagi pemerataan dan penghargaan terhadap setiap warga,” pungkasnya.
Puncak peringatan tersebut juga dirangkaikan dengan Musyawarah Pembangunan HAM, yang menjadi wadah penyelarasan kebijakan lintas sektor untuk memperkuat pemajuan dan perlindungan HAM secara nasional.(ik)
Discussion about this post