TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Dino Andrian, menyoroti besarnya pendapatan yang dinikmati para pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kaltara.
Dalam rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan, Dino mengajak agar para pemilik SPPG ikut memikul tanggung jawab sosial dengan membiayai iuran kepesertaan masyarakat kurang mampu ditengah tekan fiskal pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Dino saat Komisi IV DPRD Kaltara melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Senin (16/3/26).
Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Syamsuddin Arfah, serta didampingi anggota lainnya, Supa’ad Hadianto.
Dino mengungkapkan pandangan yang berkembang di masyarakat mengenai besarnya aliran dana negara kepada pihak SPPG. Ia menyebut bahwa pendapatan yang diterima para pemilik SPPG sangat signifikan, bahkan mencapai angka jutaan rupiah setiap harinya.
”Ini kan kita sering mendengar ya di tengah-tengah masyarakat bahwa yang banyak uangnya sekarang ini siapa sih? SPPG. Setiap hari insentifnya Rp6 juta per hari. Program mereka tidak berjalan pun tetap cair Rp6 juta per hari,” tegas Dino.
Melihat potensi finansial yang besar tersebut, Dino mengusulkan agar BPJS Kesehatan menjalin komunikasi intensif dengan para pemilik SPPG agar mereka mau berkontribusi menanggung peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Politisi Hanura itu berharap para pemilik SPPG tidak hanya menjadi penikmat anggaran negara, tetapi juga memiliki peran sosial bagi masyarakat Kaltara, khususnya di Tarakan. Menurutnya, menanggung iuran 20 hingga 30 orang peserta per bulan bukanlah hal berat bagi mereka.
Dino juga mencontohkan beberapa perusahaan swasta, seperti Optik Tarakan, yang telah memulai langkah nyata dengan menanggung kepesertaan BPJS bagi warga meskipun dalam jumlah kecil.
”Kenapa saya mengusulkan SPPG juga ikut terlibat? Ya supaya ada peran sosial mereka. Jangan hanya menikmati uang negara saja. Pendapatan mereka cukup besar, menanggung 20-30 orang per bulan saya kira bisa,” imbuhnya.
DPRD Kaltara menyatakan siap memfasilitasi pertemuan antara BPJS Kesehatan dengan para pemilik SPPG untuk membahas skema bantuan ini.
Dino menekankan usulan ini merupakan bagian dari upaya membantu warga yang kesulitan secara ekonomi sehingga status BPJS mereka terancam non-aktif.
”Kembali ke hati nurani masing-masing pemilik SPPG. Apalagi ini bulan suci Ramadan, saatnya kita berbuat baik. Kalau tergerak hati nuraninya, ya harusnya dia ikut berkontribusi,” pungkas Dino.
Rombongan Komisi IV DPRD Kaltara diterima langsung Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, beserta jajaran untuk menindaklanjuti potensi kolaborasi kepesertaan tersebut.(*/mt)
Discussion about this post