Tingkatkan PAD, Pemkab Bulungan Gandeng BPN Sinkronkan NIB dan NOP

PLN Hadirkan Promo “Power Up Real”, Pelanggan di Kaltim dan Kaltara Dapat Nikmati Diskon Tambah Daya 50 Persen

Kaltara Catat Prestasi, Masuk 64 Instansi Terbaik Pelaporan Sertifikat Elektronik

Imigrasi Tarakan Beri Pelayanan “Imigrasi Untuk Rakyat” bagi Warga Malinau

Gerakan ASRI Digencarkan, Wabup Tana Tidung Turun Langsung Pantau Kerja Bakti

BULUNGAN, Fokusborneo.com – Pemerintah Kabupaten Bulungan menjalin kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui penandatanganan nota kesepakatan (MoU) tentang pemanfaatan dan integrasi data pertanahan dan data perpajakan daerah, Kamis (27/2).

Penandatanganan dilakukan Bupati Bulungan, Syarwani, bersama Kepala Kantor Pertanahan Bulungan. Kerja sama ini difokuskan pada pengintegrasian Nomor Induk Bidang (NIB) di Kantor BPN dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Langkah tersebut bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), melalui penyelarasan data yang lebih akurat dan terintegrasi.

Kepala Kantor BPN Bulungan, Muhammad Eka Diana, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki basis data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejak 2017 hingga 2025 yang mencakup ratusan ribu bidang tanah. Data tersebut, kata dia, memuat informasi subjek dan objek pajak secara detail, termasuk luas lahan dan riwayat peralihannya.

Menurutnya, apabila NIB di Kantor Pertanahan terintegrasi dengan NOP milik pemerintah daerah, maka Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan ke depan akan lebih akurat. Bahkan, setiap terjadi peralihan hak atau balik nama, SPPT dapat langsung disesuaikan dengan nama pemilik terbaru.

Bupati Syarwani menilai kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perpajakan daerah. Ia menyebut, integrasi data akan sangat membantu Bapenda dalam proses penagihan serta meminimalkan potensi sengketa dan kesalahpahaman di lapangan.

“Kita menyadari masih ada potensi kebocoran pendapatan daerah akibat ketidaksesuaian data. Ada wajib pajak yang menyampaikan objek sudah berpindah tangan, tetapi data belum diperbarui. Kondisi ini menyulitkan penagihan dan berpotensi mengurangi penerimaan daerah,” ujarnya.

Dengan adanya integrasi data pertanahan dan perpajakan ini, Pemkab Bulungan berharap pengelolaan PBB-P2 semakin tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengoptimalkan potensi PAD secara berkelanjutan.(**/DKIP Pemkab Bulungan).