BALIKPAPAN, Fokusborneo.com – Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan pelayanan publik tetap optimal. Salah satu langkah strategis yang tengah dikaji adalah penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud saat memimpin apel pagi di lingkungan Pemkot Balikpapan, Selasa (31/3/2026). Dalam arahannya, ia menekankan bahwa efisiensi menjadi langkah penting di tengah keterbatasan fiskal yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga beberapa tahun ke depan.
Menurutnya, pengalaman penerapan WFH sebelumnya menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam menekan pengeluaran operasional, khususnya konsumsi listrik perkantoran. Penghematan bahkan mencapai 30 hingga 40 persen, terutama dari penggunaan pendingin ruangan (AC) dan perangkat elektronik lainnya.
“Ini menjadi bahan pertimbangan bersama, apakah kebijakan WFH akan dilanjutkan atau tidak. Di satu sisi memberikan efisiensi, namun di sisi lain juga ada dinamika di internal ASN,” ujar Rahmad.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus mengedepankan kepentingan pelayanan publik. Wali Kota juga mengingatkan agar ASN mampu menempatkan prioritas antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
“Silakan memilih, antara kepentingan pribadi atau kepentingan pemerintahan. Yang terpenting roda pemerintahan harus tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Sebagai bentuk keterbukaan, Pemkot Balikpapan juga berencana melibatkan ASN dalam proses pengambilan kebijakan melalui jajak pendapat yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Lebih lanjut, Rahmad Mas’ud menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa program seperti BPJS gratis, bantuan pendidikan, hingga penyediaan seragam sekolah gratis harus tetap menjadi prioritas dan tidak terdampak efisiensi anggaran.
Sebaliknya, ia mendorong pengurangan kegiatan yang dinilai kurang mendesak, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Langkah ini dinilai lebih bijak dibandingkan memangkas program pelayanan publik yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengingatkan pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Ia menilai kolaborasi lintas sektor masih perlu diperkuat agar setiap persoalan di lapangan dapat ditangani secara cepat dan menyeluruh.
“Tidak ada lagi sekat antar-OPD. Masalah kebersihan, lampu jalan, dan persoalan lainnya adalah tanggung jawab bersama. ASN harus lebih responsif terhadap kondisi di lapangan,” ujarnya.
Dengan semangat efisiensi, kolaborasi, dan pelayanan publik yang prima, Pemerintah Kota Balikpapan optimistis mampu menghadapi tantangan fiskal ke depan tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.(**)
Discussion about this post