TARAKAN, Fokusborneo.com – Menyusul kenaikan harga Pertamax Turbo dan Dexlite, warga Tarakan kini harus merogoh kocek lebih dalam untuk LPG non-subsidi 5,5 kg dan 12 kg.
Kenaikan ini ditengarai sebagai dampak dari memanasnya tensi konflik global yang memengaruhi harga energi dunia.
Berdasarkan pantauan data di lapangan, harga LPG 5,5 kg dari agen ke pangkalan kini menyentuh Rp124.000, sementara di tingkat pangkalan dijual sekitar Rp130.000.
Untuk tabung 12 kg, harga dari agen ke pangkalan berada di angka Rp265.000, dengan harga jual ke konsumen mencapai Rp280.000.
Menanggapi fenomena ini, Wakil Wali (Wawali) Kota Tarakan, Ibnu Saud Is, menegaskan pemerintah kota tidak ingin terburu-buru menarik kesimpulan.
Pihaknya berencana melakukan investigasi menyeluruh untuk melihat kondisi riil di pasar.
”LPG non-subsidi memang mengikuti mekanisme harga pasar global. Namun, kekhawatiran terbesar kita bukan cuma soal harganya yang mahal, tapi kalau barangnya sampai langka. Itu jauh lebih berbahaya,” ungkap Ibnu Saud.
Hingga saat ini, belum ada rapat resmi di internal Pemkot Tarakan mengenai kenaikan harga ini.
Meski begitu, Ibnu Saud memastikan koordinasi lintas sektor akan segera dilakukan untuk memetakan apakah kenaikan ini terjadi merata atau hanya di titik-titik tertentu saja.
”Saya tidak mau asal bicara tanpa data akurat. Kita harus cek, apakah ini kondisi objektif di lapangan atau hanya parsial? Dari temuan itulah kita baru bisa menganalisis dan menentukan langkah selanjutnya,” tegasnya.
Kenaikan harga ini memicu kekhawatiran masyarakat akan beralih ke LPG 3 kg (subsidi), yang bisa menyebabkan antrean panjang. Selain itu, masalah ketersediaan Jaringan Gas (Jargas) kembali mencuat karena belum meng-cover seluruh wilayah Tarakan.
Ibnu Saud mengakui adanya keterbatasan tenaga pengawas di lapangan, namun ia berjanji akan memaksimalkan sumber daya yang ada.
”Jaringan gas memang sudah ada, tapi belum menyentuh semua warga. Harapannya masyarakat bisa sedikit bersabar karena ini proses yang terus berjalan. Fokus kami saat ini adalah memastikan setiap kebijakan yang diambil punya dasar yang kuat dan presisi,” tutupnya.(*/mt)
Discussion about this post