BALIKPAPAN, Fokusborneo.com – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan terus memperkuat penyelenggaraan layanan keimigrasian di Mal Pelayanan Publik (MPP) Nusantara sebagai bagian dari upaya memberikan akses pelayanan yang lebih mudah bagi masyarakat di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hingga periode 31 Agustus–25 September 2026, layanan keimigrasian di MPP Nusantara telah dimanfaatkan sebanyak 132 kali dengan rata-rata waktu pelayanan 8,4 menit.
Capaian tersebut menjadikan layanan keimigrasian sebagai layanan dengan jumlah pemanfaatan tertinggi di MPP Nusantara pada periode tersebut. Layanan keimigrasian telah dilaksanakan sebanyak 13 hari layanan dengan frekuensi tiga kali dalam satu minggu, dibandingkan layanan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 107 layanan dan Perizinan OIKN sebanyak 55 layanan.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan koordinasi dan pertukaran best practice pengelolaan layanan keimigrasian hari kedua yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan bersama jajaran dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Selasa (29/9/2026).
Rombongan diterima oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Dr. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, dan Direktur Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan OIKN, Dr. Kuswanto. Audiensi membahas perkembangan IKN serta kebutuhan pelayanan publik, termasuk layanan keimigrasian, seiring dengan berkembangnya mobilitas masyarakat, investasi, dan aktivitas orang asing di kawasan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Dr. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menyampaikan bahwa pembangunan IKN terus diarahkan sebagai pusat pemerintahan baru sekaligus kawasan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh berbagai fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik. Perkembangan tersebut turut mendorong meningkatnya mobilitas masyarakat, investasi, dan aktivitas orang asing sehingga kesiapan layanan keimigrasian menjadi bagian penting dalam mendukung kebutuhan pelayanan dan mobilitas orang di kawasan IKN.
Selain perkembangan kawasan, turut disampaikan bahwa terdapat 16 Warga Negara Asing (WNA) pelaku usaha di IKN. Perkembangan aktivitas orang asing tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyesuaian penyelenggaraan layanan dan pengawasan keimigrasian di kawasan IKN.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, Adi Fachmianur, menyampaikan bahwa penyelenggaraan layanan keimigrasian di MPP Nusantara merupakan salah satu proyek unggulan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan yang telah melalui tahap trial selama kurang lebih dua pekan.
“Kehadiran layanan keimigrasian di MPP Nusantara merupakan bagian dari upaya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Kami terus melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan kawasan IKN agar pelayanan keimigrasian dapat diberikan secara efektif dan mudah diakses,” ujar Adi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan, Friece Sumolang, menyampaikan apresiasi atas kesempatan untuk melihat secara langsung penyelenggaraan MPP Nusantara, khususnya dalam penerapan digitalisasi dan integrasi layanan.
“Penyelenggaraan MPP Nusantara memberikan gambaran mengenai penerapan digitalisasi, integrasi layanan, dan efisiensi sumber daya dalam pelayanan publik. Praktik tersebut menjadi bahan pembelajaran yang dapat dikaji dan disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian di wilayah Sulawesi Selatan,” ujar Friece.
Sementara itu, Dr. Kuswanto menyampaikan bahwa penerapan smart governance, digitalisasi, efisiensi sumber daya, dan integrasi pelayanan menjadi bagian dari pengembangan tata kelola pemerintahan modern di IKN.
Rombongan selanjutnya meninjau MPP Nusantara untuk melihat secara langsung pelaksanaan layanan, pola integrasi pelayanan, serta dukungan sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk layanan keimigrasian.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Istana Negara IKN untuk melihat secara langsung perkembangan kawasan pusat pemerintahan IKN serta lingkungan dan fasilitas pendukung kawasan pemerintahan.
Melalui koordinasi dan pertukaran praktik pengelolaan layanan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan terus berupaya menyesuaikan penyelenggaraan layanan keimigrasian dengan perkembangan kawasan IKN. Kehadiran layanan keimigrasian di MPP Nusantara diharapkan dapat memberikan akses pelayanan yang lebih mudah sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat dan aktivitas orang asing di kawasan IKN.(**)
Discussion about this post