• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Daerah

Bahas UMP Kaltara 2027, Denny Harianto Minta Kesejahteraan Buruh dan Dunia Usaha Seimbang

by Redaksi
18/11/2026
in Daerah, Pemprov Kaltara
A A

Sekprov Kaltara Denny Harianto saat membuka Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi untuk membahas penetapan UMP dan UMSP Kaltara 2027, Rabu (18/11/2026).

TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027. Dalam proses tersebut, pemerintah menekankan pentingnya prinsip keadilan dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan dunia usaha.

Hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga

UMP Kaltara 2027 Ditetapkan Rp4,02 Juta, Alfa 0,75 Jadi Dasar Perhitungan

Dukung Swasembada Pangan 2029, Kaltara Dorong Petani Tingkatkan Hasil Panen

Banjir di Mamburungan Timur Masih Jadi PR, Ketua RT 9 Usul Perbaikan Jembatan dan Drainase

Pendaftar Lokal Masih Minim, Pemprov Kaltara Genjot Sosialisasi SMA Unggul Garuda

Rapat tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau buruh, akademisi hingga tenaga ahli. Keterlibatan seluruh pihak diharapkan menghasilkan kebijakan pengupahan yang mampu mengakomodasi kepentingan bersama.

Denny mengapresiasi kontribusi seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembahasan. Menurutnya, penetapan upah minimum bukan sekadar menentukan besaran penghasilan pekerja, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan hubungan industrial.

Ia menegaskan, peningkatan kesejahteraan pekerja harus menjadi perhatian. Namun, kemampuan pengusaha, produktivitas tenaga kerja, serta keberlangsungan usaha juga perlu diperhitungkan agar iklim investasi di Kaltara tetap kondusif.

“Penetapan upah harus memperhatikan kepentingan pekerja dan pengusaha. Kesejahteraan pekerja perlu ditingkatkan, tetapi keberlangsungan dunia usaha juga harus diperhatikan,” ujar Denny.

Sejumlah indikator ekonomi turut menjadi dasar perhitungan, di antaranya tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau Alfa.

Menurutnya, penentuan nilai Alfa membutuhkan perhitungan cermat dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha, perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak, serta kondisi ketenagakerjaan di Kaltara.

“Seluruh proses penghitungan upah minimum harus menggunakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Selain UMP, pembahasan UMSP juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan perlindungan pengupahan bagi pekerja pada sektor usaha tertentu. Penetapannya perlu memperhatikan karakteristik dan kondisi masing-masing sektor agar besaran upah yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan sektor bersangkutan.

Denny juga menitipkan tiga hal penting kepada Dewan Pengupahan Provinsi dalam proses pembahasan tersebut.

Pertama, memastikan seluruh tahapan penetapan UMP dan UMSP berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung data yang akurat.

Kedua, mengedepankan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha. Ketiga, memastikan hasil pembahasan mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, mendorong produktivitas tenaga kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kaltara.

Ia berharap seluruh anggota Dewan Pengupahan dapat menjalankan tugas secara profesional dan objektif. Setiap keputusan harus didasarkan pada pertimbangan matang dengan mengutamakan kepentingan bersama.

“Kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi, saya berharap dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif serta mengutamakan kepentingan bersama demi terwujudnya Provinsi Kaltara yang semakin Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kaltara, Drs. H. Sanusi, M.Si., Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, S.Sos., M.Si., jajaran Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltara, serta perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh se-Kaltara.(**)

Tags: BuruhDenny HariantoDewan PengupahanPemprov KaltaraUMP Kaltara 2027UMSP KaltaraUpah Minimum

Berita Lainnya

Daerah

UMP Kaltara 2027 Ditetapkan Rp4,02 Juta, Alfa 0,75 Jadi Dasar Perhitungan

19 November 2026 17:43
Daerah

Dukung Swasembada Pangan 2029, Kaltara Dorong Petani Tingkatkan Hasil Panen

19 November 2026 12:17
Banjir di Mamburungan Timur Masih Jadi PR, Ketua RT 9 Usul Perbaikan Jembatan dan Drainase
Daerah

Banjir di Mamburungan Timur Masih Jadi PR, Ketua RT 9 Usul Perbaikan Jembatan dan Drainase

19 November 2026 12:07
Daerah

Pendaftar Lokal Masih Minim, Pemprov Kaltara Genjot Sosialisasi SMA Unggul Garuda

19 November 2026 09:49
Daerah

Lapas Tarakan dan Nunukan Overkapasitas, Gubernur Dukung Pembangunan Lapas Baru di Tanjung Selor

19 November 2026 07:42
Daerah

Tiga Cabang Lomba Disiapkan, Disdikbud Tana Tidung Bidik Bibit Berprestasi

18 November 2026 21:02
Next Post
DPRD Tarakan Wanti-wanti Pemkot, Urusan Kebakaran dan Ketertiban Umum Jangan Setengah-setengah

DPRD Tarakan Wanti-wanti Pemkot, Urusan Kebakaran dan Ketertiban Umum Jangan Setengah-setengah

Herman Hamid Pastikan 17 Anggota DPRD Tarakan Tak Akan Ambil BSU

Dana Transfer Susut, APBD Murni Tarakan Diprediksi Turun ke Angka Rp 800-an Miliar

Tiga Cabang Lomba Disiapkan, Disdikbud Tana Tidung Bidik Bibit Berprestasi

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • Karate Tarakan Menggila di Porprov II Kaltara, Sikat 8 Emas dan Pimpin Klasemen

    Karate Tarakan Menggila di Porprov II Kaltara, Sikat 8 Emas dan Pimpin Klasemen

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Rahmawati Apresiasi Kebijakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Juara Umum Balap Motor Porprov Kaltara 2026 dengan 3 Emas 1 Perak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pemkab Tana Tidung Perkuat Zona Integritas, Lima OPD Disiapkan Raih Predikat WBK dan WBBM

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pamerkan Pembangkit Energi Terbarukan di Edufest#4, Mahasiswa UBT Harap Perhatian Pemerintah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • Kantah Kota Balikpapan
  • Kementrian ATR/BPN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

UMP Kaltara 2027 Ditetapkan Rp4,02 Juta, Alfa 0,75 Jadi Dasar Perhitungan

19 November 2026 17:43
DPRD Tarakan Dorong Kejelasan Batas Wilayah Mamburungan Timur-Mamburungan

DPRD Tarakan Dorong Kejelasan Batas Wilayah Mamburungan Timur-Mamburungan

19 November 2026 17:40
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP