TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027. Dalam proses tersebut, pemerintah menekankan pentingnya prinsip keadilan dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan dunia usaha.
Hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (18/11/2026).
Rapat tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau buruh, akademisi hingga tenaga ahli. Keterlibatan seluruh pihak diharapkan menghasilkan kebijakan pengupahan yang mampu mengakomodasi kepentingan bersama.
Denny mengapresiasi kontribusi seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembahasan. Menurutnya, penetapan upah minimum bukan sekadar menentukan besaran penghasilan pekerja, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan hubungan industrial.
Ia menegaskan, peningkatan kesejahteraan pekerja harus menjadi perhatian. Namun, kemampuan pengusaha, produktivitas tenaga kerja, serta keberlangsungan usaha juga perlu diperhitungkan agar iklim investasi di Kaltara tetap kondusif.
“Penetapan upah harus memperhatikan kepentingan pekerja dan pengusaha. Kesejahteraan pekerja perlu ditingkatkan, tetapi keberlangsungan dunia usaha juga harus diperhatikan,” ujar Denny.
Sejumlah indikator ekonomi turut menjadi dasar perhitungan, di antaranya tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau Alfa.
Menurutnya, penentuan nilai Alfa membutuhkan perhitungan cermat dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha, perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak, serta kondisi ketenagakerjaan di Kaltara.
“Seluruh proses penghitungan upah minimum harus menggunakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain UMP, pembahasan UMSP juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan perlindungan pengupahan bagi pekerja pada sektor usaha tertentu. Penetapannya perlu memperhatikan karakteristik dan kondisi masing-masing sektor agar besaran upah yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan sektor bersangkutan.
Denny juga menitipkan tiga hal penting kepada Dewan Pengupahan Provinsi dalam proses pembahasan tersebut.
Pertama, memastikan seluruh tahapan penetapan UMP dan UMSP berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung data yang akurat.
Kedua, mengedepankan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha. Ketiga, memastikan hasil pembahasan mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, mendorong produktivitas tenaga kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kaltara.
Ia berharap seluruh anggota Dewan Pengupahan dapat menjalankan tugas secara profesional dan objektif. Setiap keputusan harus didasarkan pada pertimbangan matang dengan mengutamakan kepentingan bersama.
“Kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi, saya berharap dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif serta mengutamakan kepentingan bersama demi terwujudnya Provinsi Kaltara yang semakin Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kaltara, Drs. H. Sanusi, M.Si., Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, S.Sos., M.Si., jajaran Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltara, serta perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh se-Kaltara.(**)













Discussion about this post