TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan mulai tancap gas membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Dalam pembahasan kali ini, nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Kota Tarakan diprediksi mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan, Herman Hamid, mengungkapkan bahwa jika sebelumnya anggaran berada di kisaran Rp 950 miliar, kini nilainya diperkirakan menyusut menjadi Rp 800-an miliar.
”Sepertinya turun malahan. Dari kalau kita kemarin itu Rp 950 miliar ya, ini sepertinya turun di angka Rp 800 sekian (miliar),” ujar Herman saat diwawancarai di gedung DPRD Kota Tarakan.
Herman menjelaskan, merosotnya postur anggaran tersebut dipicu oleh berkurangnya kucuran dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
”Yang pertama dana transfer dari pusat berkurang juga, dan begitu juga sepertinya dana transfer dari provinsi,” jelasnya.
Saat ini, proses pembahasan tengah bergulir di tingkat komisi. Komisi I, II, dan III DPRD Tarakan dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra pada 13 hingga 17 November.
Rangkaian jadwal maraton pun telah disusun agar pengesahan anggaran tepat waktu.
18 November dilanjutkan rapat gabungan komisi untuk menyampaikan hasil pembahasan dengan mitra kerja. Berikutnya, 19–21 November rapat kerja pembahasan KUA-PPAS antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pada tanggal 28 November dilakukan rapat paripurna pengambilan keputusan (ketok palu).
Kendati postur APBD mengalami kontraksi, Herman memastikan hal tersebut tidak akan mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat. DPRD dan Pemkot Tarakan sepakat memprioritaskan mandatory spending atau belanja wajib yang diatur undang-undang.
”Yang pertama itu yang pastinya kan mandatory spending, itu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan juga yang utama itu pelayanan publik,” tegasnya.
Ia pun optimistis pelayanan publik maupun program proyek tahun jamak (multiyears) yang sudah direncanakan akan tetap berjalan normal sesuai aturan main.
”Insyaallah (optimistis), karena itu menjadi skala prioritas dan komitmen antara legislatif dan eksekutif. Harapannya pelayanan publik tetap berjalan seperti sediakala, pendidikan dan kesehatan juga tetap berjalan dengan normal,” pungkas Herman.(**)










Discussion about this post