TARAKAN, Fokusborneo.com – Penataan ruang dan penetapan batas wilayah administrasi kerap kali disamakan. Padahal, menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tarakan, keduanya merupakan dua hal yang berbeda dengan pedoman perundang-undangan yang juga tidak sama.
Penata Ruang Ahli Muda DPUPR Kota Tarakan, Ike Deasy Natalia, S.T., menjelaskan Pemkot Tarakan saat ini sedang memproses penyesuaian batas wilayah administrasi, khususnya di wilayah Kota Tarakan.
”Memang benar saat ini kita lagi berproses untuk perubahan atau tepatnya menyesuaikan batas wilayah administrasi khususnya di Kota Tarakan,” ujarnya.
Ike memaparkan, terdapat dua Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi rujukan, yakni Perda RTRW Nomor 4 Tahun 2012 dan Perda RTRW Nomor 3 Tahun 2021. Namun, Perda RTRW Nomor 4 Tahun 2012 telah dicabut setelah ditetapkannya Perda RTRW Nomor 3 Tahun 2021.
Ia menegaskan, batas wilayah dan rencana tata ruang memiliki pedoman aturan yang berbeda. Selama ini, Kota Tarakan belum memiliki perda penetapan atau penegasan batas wilayah administrasi.
Karena itu, dalam menyusun rencana tata ruang wilayah, DPUPR mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah (PP), serta peraturan menteri terkait pemetaan dan pengaturan batas wilayah administrasi.
”Secara singkatnya, batas administrasi yang digunakan di tahun 2012 dan juga belum ditetapkan itu belum memenuhi kaidah kartografi atau pemetaan untuk penetapan batas wilayah secara ketentuan,” jelas Ike.
Saat dilakukan revisi pada 2017, proses penyesuaian tersebut memunculkan irisan wilayah, salah satunya antara Kelurahan Mamburungan dan Mamburungan Timur, termasuk di kawasan RT 6.
Menurut Ike, wilayah yang awalnya masuk Kelurahan Mamburungan Timur bergeser menjadi Kelurahan Mamburungan akibat penyesuaian batas fisik alam dan ketentuan kartografi.
Terkait kewenangan instansi pemerintah maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memedomani batas sesuai RTRW, Ike menyebut hal tersebut berkaitan dengan kewajiban menentukan wilayah atau batas perencanaan dalam penyusunan RTRW.
Ia menambahkan, status batas wilayah administrasi Tarakan saat ini sudah terlampir atau terdapat di lembaga berwenang, yakni Badan Informasi Geospasial (BIG). Batas yang berlaku saat ini sesuai RTRW 2021 masih bersifat batas indikatif.
Proses pembahasan sudah berjalan sejak tahun lalu dan dikoordinasikan bagian Tata Pemerintahan (Tapem). Setelah pertemuan pekan lalu, pihaknya dijadwalkan bertemu langsung dengan Wali Kota Tarakan untuk menyampaikan keputusan final apakah mengikuti batas tahun 2012 atau batas tahun 2021.
”Tapi tentunya ada plus-minusnya seperti itu. Ada beberapa kendala yang nantinya akan muncul apabila kita mengikuti yang tahun 2012 pun kita mengikuti tahun yang 2021. Dua-dua itu ada plus-minusnya,” katanya.
Dari sisi penataan ruang, Ike menyebutkan DPUPR berfokus menyiapkan data spasial sesuai tugas pokok Perangkat Daerah yang membidangi hal tersebut. Data spasial yang disiapkan harus mengikuti kaidah kartografi yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(*/Mt)












Discussion about this post