• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Daerah

Google Tidak Pernah Sebut 19.389 Kanal YouTube yang Ditutup Dikelola Pemerintah RI

by Redaksi
20/11/2026
in Daerah
A A

Juru Bicara Bakom Pemerintah RI, Teguh Santosa, memberikan penjelasan terkait laporan Google mengenai penutupan 19.389 kanal YouTube yang dikaitkan dengan Indonesia. (Istimewa)

JAKARTA, Fokusborneo.com — Laporan triwulanan Google mengenai “operasi pengaruh” tidak pernah menyebut 19.389 kanal YouTube yang ditutup Google baru-baru ini dikelola, dibiayai, maupun diarahkan oleh pemerintah. Publik dan media diminta mencermati teks asli laporan tersebut secara utuh agar tidak terjebak pada penafsiran yang menyamakan konten pro-pemerintah dengan jaringan pendengung atau buzzer negara.

Juru Bicara Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Dr. Teguh Santosa, menyatakan bahwa dokumen berjudul “Influence Operations Bulletin Q3 2026” yang dirilis Google pada 30 Oktober 2026 semata-mata mendeskripsikan kecenderungan isi konten, bukan atribusi pengelola. Dalam empat entri yang berkaitan dengan Indonesia, raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu tidak mencantumkan satu pun nama aktor, instansi pemerintah, ataupun pihak pendana di balik ribuan kanal tersebut.

Baca Juga

Usai Tetapkan UMP 2027, Zainal Minta Pengusaha dan Buruh Saling Jaga Komunikasi

Tiga Sektor Usaha di Kaltara Dapat UMSP 2027, Tertinggi Migas Rp4,07 Juta

Penyesuaian Batas Wilayah Tarakan Berproses, DPUPR Ungkap Perbedaan Aturan Tata Ruang

UMP Kaltara 2027 Ditetapkan Rp4,02 Juta, Alfa 0,75 Jadi Dasar Perhitungan

“Silakan baca laporan Google kalimat demi kalimat. Tidak ada satu kata pun yang menyebut pemerintah sebagai pengelola atau pembiaya. Yang menulis istilah ‘buzzer pemerintah’ adalah tafsir di ruang publik, bukan pernyataan dari Google,” ujar Teguh dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Teguh menjelaskan, label “linked to Indonesia” yang tercantum dalam buletin tersebut merupakan penanda geografis negara yang juga diterapkan Google untuk negara lain, seperti Ekuador. Ketika memiliki bukti kuat mengenai aktor di balik sebuah operasi pengaruh, Google lazimnya menyebut identitas pelaku secara eksplisit, sebagaimana yang dilakukan terhadap firma konsultan Rusia, Internet Research Agency, maupun aktor yang terhubung dengan intelijen Rusia.

Untuk entri Indonesia, ketiadaan nama pelaku membuktikan bahwa laporan tersebut belum menyentuh aspek atribusi. Oleh karena itu, pemerintah menilai penyimpulan bahwa negara memelihara jaringan akun terkoordinasi merupakan loncatan logika yang tidak berdasar pada data primer.

Selain persoalan atribusi, Bakom RI juga menyoroti ketertutupan metodologi di balik angka penutupan 19.389 kanal sepanjang kuartal III-2026. Google tercatat menutup ribuan kanal tersebut secara berantai pada Juli, Agustus, dan September 2026 menggunakan sistem penautan otomatis serta peninjauan manual (related channel terminations).

Menurut Teguh, mekanisme penutupan berantai membuat satu kanal yang ditutup memicu penghapusan kanal-kanal lain yang dianggap terhubung oleh algoritma platform. Padahal, sistem penautan otomatis milik YouTube memiliki rekam jejak kekeliruan, seperti saat salah menautkan kanal kreator besar Enderman ke akun tak dikenal serta kesalahan penghapusan massal pada Oktober 2024 yang akhirnya harus dipulihkan keesokan harinya.

“Angka 19.389 itu adalah angka mesin dari sistem yang metodenya tertutup dan belum bisa diuji oleh siapa pun. Google tidak membuka definisi, bukti keterkaitan, jumlah penonton, maupun berapa persen dari kanal itu yang benar-benar berisi konten politik,” kata Teguh.

Ia menambahkan, membandingkan skala operasi pengaruh antarnegara hanya berdasarkan jumlah kanal yang ditutup merupakan pendekatan yang menyesatkan. Dalam laporan-laporan sebelumnya, Google sendiri mencatat bahwa jaringan serupa kerap didominasi unggahan spam bertema musik, hiburan, dan gaya hidup.

Di samping itu, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) memungkinkan satu operator tunggal mengendalikan hingga seribu akun media sosial secara bersamaan. Dengan demikian, tingginya jumlah akun yang ditindak tidak otomatis mencerminkan besarnya jumlah pelaku maupun luasnya jangkauan pengaruh di masyarakat.

Teguh menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak membela jaringan akun terkoordinasi, apa pun narasi yang diusungnya. Apabila sebagian dari kanal yang ditutup terbukti melakukan serangan terhadap pihak-pihak yang mengkritik pemerintah, negara justru mendukung penuh langkah penindakan tersebut.

Sikap tegas terhadap praktik manipulasi opini publik disebut telah menjadi agenda Presiden Prabowo Subianto jauh sebelum laporan Google dipublikasikan. Sejak Rapat Kerja Pemerintah pada 8 April 2026, Presiden telah mengingatkan bahaya pemanfaatan AI oleh satu orang untuk mengoperasikan ribuan akun guna menciptakan ruang gema atau echo chamber.

Peringatan serupa kembali ditegaskan Presiden pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-28 Partai Amanat Nasional pada 18 September 2026 serta dalam forum Tanwir Muhammadiyah di Palu pada 14 November 2026. Dalam berbagai kesempatan tersebut, kepala negara menyoroti bahwa operasi buzzer dan akun robot yang digerakkan pemodal besar hanya akan memecah belah masyarakat serta merusak iklim demokrasi.

“Negara tidak membutuhkan jaringan akun bayaran untuk membela diri karena pemerintah bekerja berdasarkan data dan kinerja nyata. Justru kami yang paling berkepentingan untuk mengetahui siapa pemesan dan pendana di balik ribuan kanal tersebut,” tutur Teguh.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta Google membuka data atribusi beserta bukti penindakan secara transparan kepada publik. Keterbukaan informasi dari pihak platform dinilai krusial agar penelusuran dapat dilakukan secara objektif dan ruang digital Indonesia terbebas dari prasangka maupun manipulasi. (**)

Tags: Bakom RIbuzzerGoogleKanal YouTubeKemkomdigiOperasi PengaruhPemerintah RIRuang Digitalteguh santosaYoutube

Berita Lainnya

Daerah

Usai Tetapkan UMP 2027, Zainal Minta Pengusaha dan Buruh Saling Jaga Komunikasi

20 November 2026 10:56
Daerah

Tiga Sektor Usaha di Kaltara Dapat UMSP 2027, Tertinggi Migas Rp4,07 Juta

20 November 2026 08:13
Penyesuaian Batas Wilayah Tarakan Berproses, DPUPR Ungkap Perbedaan Aturan Tata Ruang
Daerah

Penyesuaian Batas Wilayah Tarakan Berproses, DPUPR Ungkap Perbedaan Aturan Tata Ruang

19 November 2026 20:19
Daerah

UMP Kaltara 2027 Ditetapkan Rp4,02 Juta, Alfa 0,75 Jadi Dasar Perhitungan

19 November 2026 17:43
Batas Wilayah Mamburungan Timur-Mamburungan Bikin Bingung Warga, Ini Kata Ketua RT dan Lurah
Daerah

Batas Wilayah Mamburungan Timur-Mamburungan Bikin Bingung Warga, Ini Kata Ketua RT dan Lurah

19 November 2026 17:29
Daerah

Lepas Kontingen Pramuka ke Jambore Daerah dan LT IV Kaltara 2026, Sabri Pesan Jaga Nama Baik Tana Tidung

19 November 2026 17:17
Next Post
Cegah Ketimpangan, Rismanto Minta Kebijakan Anggaran Berpihak pada Wilayah Perbatasan

Cegah Ketimpangan, Rismanto Minta Kebijakan Anggaran Berpihak pada Wilayah Perbatasan

Bukan Sekadar Orasi, Supa’ad Hadianto Puji Aksi Kemanusiaan Buruh di May Day

Usai Porprov II Kaltara, Supa’ad Tekankan Pembinaan Lanjutan Hadapi PON 2028

Raperda Koperasi-UMKM Kaltara Tinggal Persetujuan Bersama, Nasir Harap Dongkrak Ekonomi Warga

Raperda Koperasi-UMKM Kaltara Tinggal Persetujuan Bersama, Nasir Harap Dongkrak Ekonomi Warga

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • Perkuat Zona Integritas, ATR/BPN Dorong Pengaduan Masyarakat Dituntaskan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Juara Umum Balap Motor Porprov Kaltara 2026 dengan 3 Emas 1 Perak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pemkab Tana Tidung Perkuat Zona Integritas, Lima OPD Disiapkan Raih Predikat WBK dan WBBM

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sekdaprov Kaltara Minta Penetapan UMP 2027 Berkeadilan dan Jaga Iklim Investasi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pencak Silat Tana Tidung Borong 15 Medali di Porprov II Kaltara, 5 Emas Dibawa Pulang

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • Kantah Kota Balikpapan
  • Kementrian ATR/BPN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

Pelajaran Strategis dari “The New China Playbook” untuk “Asta Cita” Prabowo Subianto

20 November 2026 13:13

Lima Tahun Program Hutan Lestari Mahakam, PT Pertamina Hulu Mahakam Perkuat Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Kalimantan Timur

20 November 2026 12:37
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP