JAKARTA – Ditengah kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi Covid-19, dikagetkan dengan berita Presiden Jokowi telah menaikkan iuran BPJS untuk peserta mandiri kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan setelah oleh Mahkamah Agung (MA) membatalkannya.
Padahal sebelumnya MA telah membatalkan Perpres Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur terkait besaran iuran yang berubah menjadi Rp. 42.000 per orang per bulan untuk Kelas III, Rp. 110.000 per orang per bulan untuk Kelas II, dan Rp. 160.000 per orang untuk Kelas I.
Perpres tersebut dibatalkan oleh MA disebabkan bertentangan dengan UU, bahkan UUD NRI Tahun 1945. MA mengembalikan iuran menjadi sebesar Rp. 25.500 untuk kelas III, sebesar Rp. 51.000 untuk kelas II, dan sebesar Rp. 80.000 untuk kelas I.
Namun, setelah dibatalkan, justru Presiden Jokowi kembali menerbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Disebutkan jika iuran BPJS Kesehatan Kelas I naik menjadi Rp. 150.000 dan Kelas II naik menjadi Rp. 100.000. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut berlaku mulai 1 Juli 2020. Adapun untuk kelas III yang menjadi Rp. 35.000 baru akan naik pada 2021.
Menanggapi kenaikan iuran BPJS tersebut, Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri dengan tegas menyatakan penolakan dan kritikan terhadap kebijakan yang diambil oleh Presiden. Kenaikan iuran BPJS yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh MA, seharusnya tidak diambil langkah dengan menaikkan kembali di tahun pandemi ini.
“Presiden Jokowi harus mendengarkan teriakan rakyatnya yang menderita dan kesusahan dengan adanya pandemik Covid-19. Jangan ditambah lagi dengan beban kenaikan iuran BPJS. Selain itu, kebijakan ini mengabaikan dan bertentangan dengan putusan MA yang sudah berkekuatan hukum untuk tidak menaikkan iuran BPJS,†tegas Senator Hasan Basri yang juga Alumni Magister Hukum Universitas Borneo Tarakan.
Menurutnya, tidak ada alasan pembenaran bagi Pemerintah untuk mengambil kebijakan dengan menaikkan iuran BPJS. Apalagi di tengah kondisi bangsa yang sedang fokus menangani Covid-19. Jika alasan untuk menutup defisit triliunan rupiah yang dialami oleh BPJS, seharusnya Pemerintah melakukan kajian untuk mengambil kebijakan yang pro Rakyat.
“Kalau alasan defisit anggaran BPJS harusnya pemerintah mengevaluasi seperti program kartu Pra Kerja yang telah menghabiskan anggaran besar, namun tidak begitu berdampak serta mencari alternatif di beberapa sektor yang lain. Tidak benar jika masyarakat harus menanggung ini semua dengan dibebankan kenaikan yang tidak logis,†pungkas Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Utara.(**/mt)
Discussion about this post