Pandemi Covid-19, APBD Masih Aman

TANJUNG SELOR – Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) 2020 di tengah pandemi Covid-19 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 35 tahun 2020 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri, yaitu Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Pelaksana tugas (Plt) Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kaltara Denny Harianto mengatakan, sebelum rasionalisasi atau penyesuaian, APBD Kaltara 2020 sekitar Rp 3 triliun lebih. Selanjutnya, setelah turunnya PMK 35/2020, APBD Kaltara menjadi Rp 2,9 triliun.

Nilai itu, kata Denny, sudah sesuai dengan pendapatan, baik dari dana transfer maupun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan di 2020 realisasinya akan tercapai 100 persen. “Termasuk Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) tahun lalu yang diperhitungkan sekitar Rp 298 miliar,” katanya.

Disebutkannya, terkait dengan belanja barang dan jasa, di saat kondisi pandemi Covid-19 ini pemerintah pusat sudah beberapa kali mengambil keputusan. Di Kaltara sendiri, skema pembayaran terhadap belanja barang dan jasa, karena baru melewati semester I maksimal 50 persen terlebih dahulu.

“Artinya, jangan langsung full dibayarkan, harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Mari kita berdoa bersama agar wabah virus covid-19 ini segera berakhir. Dan kita harapkan pada Juni, transfer dari pusat itu sudah lancar. Dengan begitu kita akan normalkan pelan-pelan baik itu belanja modal, barang dan jasa,” tuturnya.

Sementara itu, terkait dengan percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) pajak triwulan II 2020 pada awal Juni 2020 dan berdasarkan Pasal 29 ayat (7) PMK No. 35/2020, penyaluran DBH triwulan II dan III. Begitu pun dengan penyaluran dana alokasi umum (DAU) Mei hingga September tahun anggaran 2020.

Saat ini, lanjut Denny, Pemprov sedang menyiapkan semua persyaratannya. Di antaranya laporan kinerja bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19, dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial atau ekonomi kepada masyarakat terdampak Covid-19.

“Kita ketahui bahwa APBD Kaltara masih mengandalkan transfer dari pusat. Kita yakin setelah kita penuhi semua persyaratannya, Pemerintah akan komit memberikan hak daerah yang tertuang dalam PMK 35 tersebut,” ujarnya.

“Memang secara keseluruhan APBD Kaltara sebesar Rp 2,9 triliun itu aman saja. Hanya saja, daerah berharap tidak ada PMK lagi selanjutnya, karena dengan adanya PMK semua daerah harus merasionalisasikan semua belanjanya,” tutup Denny.(humas)