TARAKAN – Rencana kenaikan tarif Perusahaan Umum Daerah (Perusda) PDAM Tirta Alam Tarakan dinilai bukan bersumber dari SK Gubernur Kaltara, melainkan usulan data dari PDAM itu sendiri.
Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Hukum dan Regulasi, Mukhlis Ramlan, SE, SH., M.H menilai pernyataan Direktur PDAM Tirta alam Tarakan, Iwan Setiawan terkait kenaikan tarif air bersih di Tarakan yang mengacu SK Gubernur No. 188.44/K.757/2021 adalah keliru dan perlu diluruskan.
Mukhlis mengatakan, SK Gubernur tersebut adalah satu bagian produk hukum dari Permendagri No 21 tahun 2020, jadi tidak berdiri sendiri.
“Begitupun penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah air bersih PDAM kabupaten/kota. Perlu diketahui, semua ketentuan besaran nilai itu dilakukan berdasarkan data dan informasi dari PDAM masing-masing PDAM kabupaten/kota,” ujar Mukhlis, Minggu, (19/12/2021).
Polemik tersebut menurutnya perlu dilakukan kajian ulang bersama pihak terkait, selanjutnya dilakukan konsultasi bersama Wali Kota Tarakan dengan mempertimbangkan berbagai hal, sehingga usulan kenaikan tarif air bersih tersebut layak merujuk keputusan dinaikan ataupun tidak.
“Ini kebijakan yang tidak tepat saat masyarakat sedang kesulitan dan situasi pandemi belum berakhir, malah membebani rakyat dengan memberikan pernyataan ke publik bahwa kenaikan tersebut atas SK Gubernur,” tegas Mukhlis.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Mukhlis menilai tarif batas atas dan tarif batas bawah juga dicantumkan presentasi besaran cakupan layanan air minum, pemberian subsidi yang berasal dari APBD, estimasi air terjual dan berapa total subsidi.
Lanjut Mukhlis, apabila terjadi kesalahan PDAM dalam memberikan data terkait formulasi yang dinarasikan oleh Permendagri tersebut, tentu berdampak pula atas SK Gubernur yang dijadikan alasan oleh Iwan Setiawan untuk menaikan tarif.
“Kita saksikan dalam berbagai kesempatan, Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH.,M.Hum sangat serius memberikan pelayanan terbaik buat rakyat, baik itu turun langsung membantu rakyat dan melahirkan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan dasar rakyat, salah satunya kebutuhan air bersih,” lanjutya.
Advokat muda tersebut menekankan, PDAM Tirta Alam Tarakan dapat meninjau kembali kebijakan tersebut. Pasalnya, jika mengacu pada aturan pemberlakuan SK Gubernur, masih ada pada Januari 2022 mendatang.
Mukhlis pun mempertanyakan capaian Rp 4, 3 Miliar ke Pemerintah Kota Tarakan dari keuntungan PDAM Tirta alam Tarakan, sehingga harapan publik tarif air bersih Tarakan sama nilainya atau bahkan diturunkan, bukan malah dinaikkan berkali-kali lipat.
“Sehingga sebelum ada kesepakatan semua pihak termasuk Walikota Tarakan dan stakeholder. Maka tidak boleh ada pernyataan apapun ke publik yang hanya menambah penderitaan rakyat Tarakan,” pungkas Mukhlis. (*)
Discussion about this post