TARAKAN – Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Desember 2022 terkendali dan masih berada di bawah prakiraan awal.
Inflasi IHK Kaltara tercatat 0,50% (mtm), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional 0,66%(mtm), meskipun lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya 0,10%(mtm).
Dua kota penyumbang IHK Kaltara yaitu Tarakan dan Tanjung Selor masing-masing tercatat mengalami inflasi sebesar 0,59% (mtm) dan 0,19% (mtm).
Realisasi inflasi (mtm) tersebut terutama didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sejalan dengan pola musiman Hari Raya Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang dipengaruhi kenaikan harga emas global.
“Di sisi lain, kelompok Transportasi mengalami deflasi sejalan dengan penambahan rute penerbangan dari Kaltara,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltara Tedy Arief Budiman melalui press rilisnya, Kamis (5/1/23).
Dengan perkembangan tersebut, Inflasi Kaltara secara tahunan mengalami penurunan tekanan inflasi menjadi 4,74% (yoy) dari sebelumnya 5,24%(yoy).
“Inflasi Kaltara tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan inflasi nasional sebesar 5,51%(yoy),” jelasnya.
Sejalan dengan itu, Kota Tarakan juga mengalami penurunan tekanan inflasi sebesar 3,93%(yoy) dari sebelumnya sebesar 4,24%(yoy).
Baca juga : https://fokusborneo.com/nasional/2022/12/21/hadiri-outlook-perekonomian-2023-presiden-sampaikan-upaya-pemerintah-perbaiki-ekonomi-makro/
Capaian Inflasi tersebut menjadikan Kaltara dan Tarakan menjadi daerah dengan inflasi terendah se-Kalimantan, serta  ke-5 dan ke-4 secara nasional, masing-masing untuk kategori provinsi dan Kabupaten/Kota.
Sedangkan, Tanjung Selor tercatat mengalami inflasi sebesar 7,98%(yoy), jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 9,20%(yoy).
“Kondisi inflasi yang mengalami perbaikan signfikan ini sejalan dengan gencarnya upaya pengendalian Inflasi yang dijalankan Tim Pengendalian Inflasi Daerah baik Provinsi, maupun Kabupaten/Kota di wilayah Kaltara,” ujarnya.
Kegiatan pengendalian inflasi yang merupakan sinergitas antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, instansi vertikal, dan pelaku usaha di Kaltara, antara lain Operasi Pasar Murah, Pemantauan Harga, Sidak Pasar, Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KD), dan implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terbukti mampu meredam tekanan inflasi pada tahun 2022.
“Bank Indonesia, akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan mitra strategis lainnya, mendorong inovasi dalam rangka menjaga kestabilan harga sehingga mendukung daya beli masyarakat dan turut mendorong pemulihan ekonomi,” pungkasnya.
Inflasi pada bulan Desember 2022 terutama disebabkan oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,66% (mtm).
Inflasi secara bulanan tersebut terutama disebabkan oleh andil inflasi pada komoditas Daging Ayam Ras (0,18%), Sawi Hijau (0,07%), Tomat (0,04%), dan Telur Ayam Ras (0,04%).
Kenaikan harga yang terjadi pada komoditas Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras dipengaruhi oleh kenaikan harga pakan ternak, sedangkan kenaikan harga pada komoditas sawi hijau dan tomat disebabkan oleh tidak optimalnya panen akibat tingginya curah hujan pada bulan laporan.
“Naiknya harga pada komoditas-komoditas tersebut secara umum juga disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang momen Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Natal 2022 dan Tahun baru 2023,” bebernya.
Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (andil 0,07%) mengalami peningkatan tekanan inflasi sebesar 0,95% (mtm). Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama disebabkan oleh komoditas emas perhiasan dengan andil Inflasi 0,07% (mtm) sejalan dengan meningkatnya emas global.
Di sisi lain, tekanan Inflasi tertahan oleh deflasi yang terjadi pada Kelompok Transportasi dari yang sebelumnya 0,09% (mtm) menjadi deflasi sebesar 0,15% (mtm).
“Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya harga angkutan udara seiring dengan semakin bertambahnya rute penerbangan di Bandara Juwata Tarakan serta dampak normalisasi kebijakan penyesuaian harga BBM,” tutupnya.(**)
