TARAKAN, Fokusborneo.com – Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat kinerja inflasi Provinsi Kaltara pada Agustus 2026 tetap terjaga stabil dalam kisaran target nasional 2,5% pm 1%, yakni sebesar 2,17% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Agus Taufik, dalam kegiatan pertemuan bersama media di Restoran Bintang, Kota Tarakan, Rabu (2/9/26).
Agus Taufik menjelaskan tren inflasi Kaltara saat ini relatif melandai jika dibandingkan dengan lonjakan tinggi yang pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya.
“Tahun 2024–2025 cenderung melandai inflasi kita. Kita pernah mengalami inflasi yang luar biasa itu setelah tahun 2022 ya, sampai berapa ini melonjak itu sampai 7 persen. Tapi ini provinsi daerah lain juga mengalami hal yang sama. Kenaikan CPI (IHK), kemudian waktu itu ada pangan dan sebagainya,” ujar Agus Taufik.
Secara bulanan (month-to-month/mtm), inflasi Kaltara pada Agustus 2026 tercatat sebesar 0,23%.
Pendorong utama inflasi bulanan tersebut berasal dari kenaikan tarif angkutan laut (0,12%) seiring normalisasi harga pasca diskon tiket, daging ayam ras (0,05%), sawi hijau (0,04%), dan kangkung (0,03%).
Sementara penahan inflasi antara lain berasal dari komoditas tomat (-0,12%), bawang merah (-0,07%), serta penurunan tarif angkutan udara (-0,04%) akibat imbas penurunan harga avtur.
Meski posisi angka inflasi terjaga, Agus Taufik mengingatkan adanya sejumlah risiko dan tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Ada risiko yang masih menjadi perhatian kita bersama dari pusat maupun daerah, baik TPIP maupun TPID. Ada upside risk inflasi yang berkaitan dengan kondisi geopolitik, kemudian defisit pangan terutama. Sehingga ketergantungan pasokan dari daerah lain menjadi salah satu isu yang barangkali menjadi selalu menjadi bahan dalam kerangka TPID, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” jelas Agus Taufik.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya keterpaduan strategi dari hulu hingga hilir guna meredam tekanan inflasi. BI Kaltara bersama Pemda dan TPID terus memacu program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) atau yang kini dikenal dengan Gepins (Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera).
Pengendalian dilakukan melalui kerangka 4K, yakni Keterjangkauan harga seperti Gerakan Pasar Murah, Keterkaitan/Ketersediaan pasokan dengan penguatan Kerjasama Antar Daerah/KAD), Kelancaran distribusi pangan ke wilayah terpencil, serta Komunikasi Efektif.
Agus Taufik meninjau pentingnya menjaga ekspektasi dan komunikasi kepada publik agar tidak muncul kekhawatiran berlebih di tengah masyarakat.
”Karena kan orang kalau udah ada kekhawatiran pasokan, ada kecenderungan untuk panik buying dan sebagainya. Nah itu yang kita dorong jangan sampai terjadi, paling tidak ada excessive demand yang tidak perlu seharusnya, sehingga harga bisa melonjak. Itu salah satu fungsi komunikasi untuk berbagai cara belanja bijak, belanja sesuai kebutuhan, dan sebagainya,” pungkasnya.
Berdasarkan data BPS per Agustus 2026, gabungan 3 kota IHK di Kaltara mencatatkan inflasi tahun berjalan (year-to-date/ytd) sebesar 1,44%.
Adapun perincian inflasi tahunan (yoy) di masing-masing wilayah yakni Kota Tarakan sebesar 2,91%, Tanjung Selor 1,44%, dan Nunukan 1,28%.(*/mt)
Discussion about this post