SEMARANG, Fokusborneo.com – Dinamika perekonomian nasional dan sektor keuangan belakangan ini diwarnai oleh berbagai isu menarik perhatian publik. Mulai dari fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami naik turun hingga munculnya potensi ancaman sanksi dari lembaga pemeringkat internasional MSCI.
Meski sempat menimbulkan kekhawatiran di tingkat nasional, pengamat ekonomi sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si., memastikan gejolak tersebut tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
”Isu penurunan IHSG maupun tekanan dari MSCI itu resonansinya tidak sampai ke Kaltara. Kenapa? Karena struktur permodalan di Kaltara keterlibatannya pada pasar modal itu sangat kecil,” ujar Dr. Margiyono yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kaltara, Senin (26/10/26).
Dalam pandangannya, Dr. Margiyono membedah perekonomian nasional secara umum ditopang oleh empat sektor pembiayaan utama yang saling berkesinambungan. Keempat sektor tersebut meliputi sisi fiskal, sektor perbankan, Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi langsung, serta pembiayaan portofolio di pasar modal.
Dari struktur tersebut, pembiayaan portofolio yang masuk ke pasar modal (seperti perusahaan yang sudah go public atau berstatus Tbk) memiliki sifat yang paling dinamis dan rentan mengalami gejolak tinggi.
Sebaliknya, sektor fiskal dan perbankan memiliki peranan yang jauh lebih dominan dan mengikat di berbagai daerah, termasuk di Kaltara.
”Sektor fiskal kita sifatnya mengikat karena ada tugas konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota tetap menjalankan belanja pembangunannya,” jelasnya.
Ia juga membandingkan pertumbuhan pembiayaan perbankan yang terus mencatatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun sebelumnya pembiayaan dari perbankan tercatat sekitar Rp36 triliun, angka tersebut melonjak signifikan hingga mencapai Rp46 triliun pada pertengahan tahun.
Lebih lanjut, Dr. Margiyono menjelaskan struktur permodalan di Kaltara hampir tidak tersentuh langsung oleh dinamika pasar modal global.
Perekonomian regional Kaltara lebih digerakkan belanja pemerintah serta sektor perbankan yang trennya terus menunjukkan grafik positif.
Oleh karena itu, ketika terjadi gejolak seperti penurunan harga saham gabungan atau tekanan eksternal di tingkat global, dampaknya tidak akan beresonansi hingga ke wilayah Kaltara.
“Perekonomian Kaltara hampir tidak mengalami perubahan dalam sisi pembiayaan. Guncangan sektor keuangan di pasar modal tidak akan sampai ke Kaltara karena struktur permodalan portofolio di sini belum ada,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang untuk memperkuat dan memperluas sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa, Dr. Margiyono menekankan pentingnya percepatan realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kaltara.
Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan.
Ia mendorong agar pimpinan daerah dan seluruh pemangku kepentingan secara aktif mengawal realisasi investasi langsung (FDI) tersebut agar segera beroperasi penuh.
”Bagaimana pemerintah daerah dan pimpinan kita mendorong realisasi PSN tentang kawasan industri hijau itu untuk terus dilanjutkan. Ini bisa menjadi sumber pertumbuhan baru, baik secara regional untuk Bulungan dan Kaltara, maupun secara nasional,” pungkasnya.(*/mt)
Discussion about this post