TARAKAN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tarakan tingkatkan kewaspadaan dini terhadap potensi radikalisme yang merusak negara, termasuk deteksi dini terhadap eks kelompok ISIS.
Kepala Kesbangpol Tarakan Muhammad Haris mengatakan, terkait dengan antisipasi kepulangan WNI eks anggota ISIS (Islamic Statet of Iraq and Suriah) sudah ditegaskan pemerintah Indonesia tidak akan memulangkan WNI eks ISIS.
“Sudah ada pernyataan Presiden, dari aspek legal WNI eks ISIS bukan warga negara kita, dunia terkait dengan ISIS menolak termask di Indonesia jelas menolak itu,†ujar Haris, Kamis (23/2/2020).
Haris mengatakan Indonesia saat ini lebih menekankan kepada terjadinya potensi radikal yang mengarah ke pengerusakan Negara.
“Kesbangpol bersama skpd dan instansi lain semua akan tetap menjaga kondusifitas khususnya yang ada di Tarakan,†katanya.
Agar pengawasan dini lebih maksimal, di Tarakan sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM) dan semua stakeholder ikut terlibat didalamnya.
Terkait dengan isu eks ISIS akan kembali ke Indonesia, masyarakat diharapkan tidak perlu resah dengan keadaan tersebut. “Pemerintah dan Presiden secara langsung sudah memberikan pernyataan, tidak ada rencana untuk memulangkan WNI eks ISIS,†himbaunya
Baca Juga:
Kesbangpol tegaskan melalui FKDM yang diketuai oleh Walikota Tarakan akan terus memantau dari semua aspek sehingga jika ada hal yang mengarah ke radikalisme dapt segera diantisipasi sedini mungkin.
“Salah satunya ormas, dan pendaftaran ormas sudah kita atur dan ada aturanya,†sambungnya.
Kesbangpol mengajak seluruh stakeholder yang ada, baik itu FKPT, Ormas, Tokoh Agama,Tokoh Adat dan lainya melakukan dan membangun sinergitas dalam rangka menjaga kedamaian di Bumi Paguntaka.
“ISIS belum ada di Tarakan, seiring dengan dunia tehnologi sekarang ini seakan informasi yang diterima sudah benar, masyarakat diharapkan menyaring dulu (informasi) yang kita terima,†tutup Haris yang pernah menjabat sebagai Kadis Kominfo dan Persandian Tarakan. (wic/iik)
