TARAKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara, masih melakukan proses verifikasi administrasi bakal Pasangan calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara. Rencananya, 22-24 Maret 2020 KPU Provinsi Kaltara akan menyerahkan berkas bakal paslon perseorangan ke KPU Kabupaten/Kota.
“Teman-teman sudah menyelesaikan proses pencocokan antara dukungan dengan KTP. Sekarang proses menginput data dukungan yang ada, ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon),†kata anggota KPU Provinsi Kaltara Hariyadi Hamid beberapa waktu lalu.
Hariyadi menjelaskan, setelah input ke data Silon, selanjutnya mengecek kegandaan secara internal.
“Data dukungan yang sudah di input ke Silon, kemudian dicek lagi dengan data pemilih di Kaltara yang diberikan Pemerintah,†tambahnya.
Selama pengecekan kegandaan internal, ditemukan ada kegandaan hanya saja jumlahnya tidak terlalu banyak.
“Hasil vermin, jumlah dukungan yang diserahkan bakal paslon perseorangan Abdul Hafid Achmad-Makinun Amin sudah berkurang. Fisiknya kemarin jumlahnya sekitar 57 ribuan, tersisa sekitar 53 ribuan,†jelasnya.
Dukungan yang ditemukan tidak sah, salah satunya dokumen yang tidak ditandatangani bakal paslon. Begitu juga sebaliknya, pendukung tidak menandatangani syarat dukungan.
“Dukungan yang tidak sah ini, ada KTP nya belum elektronik. Selain itu data di KTP sama yang di input di dukungan, tidak sama. Ada juga KTP nya PNS dan TNI/Polri cuma tidak banyak,†terangnya.
Untuk daerah sebaran, sudah memenuhi syarat minimal 3 Kabupaten/Kota di Kaltara.
“Biar 1 Kabupaten/Kota ada 1 dukungan itu sudah masuk kategori sebarannya,†bebernya.
Data dukungan bakal paslon perseorangan ini, akan diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota mulai 22-24 Maret 2020.
“KPU Kabupaten/Kota, baru nanti melakukan verifikasi faktul dilapangan,†tutup Hariyadi Hamid. (mt/iik)
